Masuk tirto.id
tirto.id - Ketua DPP PDIP, Komarudin Watubun, merespons santai pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menuding polemik keabsahan ijazah dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ditunggangi oleh operasi politik. Komarudin menilai persoalan ini murni masalah hukum yang tidak perlu dibumbui drama politik.
“Saya kira tidak ada urusan, tidak ada urusan operasi politik,” kata Komarudin kepada wartawan di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (21/10/2026).
Komarudin menilai persoalan ijazah tersebut sebenarnya bisa diselesaikan apabila pihak yang dituduhkan menunjukkan ijazah yang dipersoalkan sejak awal.
“Barang ini sederhana, kalau dari awal Pak Jokowi kasih lihat ijazah sudah tidak ada orang ribut-ribut,” kata dia.
Komarudin mengatakan polemik ijazah yang saat ini bergulir sudah berada dalam koridor hukum. Sehingga, pembuktian di pengadilan bisa menjadi jalan untuk menjawab persoalan ijazah tersebut.
“Teman-teman di sebelah itu mempersoalkan itu perspektif negara hukum, ya buktikan saja di pengadilan 'Ini ijazah asli, kok’, ga musti sandiwara terlalu panjang," ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa wacana hak angket terkait polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka merupakan hak konstitusional dari semua partai di Parlemen.
“Dari semua fraksi yang ada di DPR, itu hak konstitusional yang sudah diatur oleh konstitusi kita,” katanya di Solo, Jawa Tengah, dilansir dari ANTARA.
Katanya, isu tudingan ijazah yang menyeret dirinya serta Gibran merupakan bagian dari operasi politik. Jokowi juga mengklaim ada pihak yang disebutnya sebagai penumpang gelap ikut menunggangi isu tersebut.
“Kan sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi,” katanya.
Penulis: Rahma Dwi Safitri
Editor: Siti Fatimah
