Jokowi Puji Kemajuan Ekonomi Korea Selatan

tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memuji kemajuan ekonomi Korea Selatan (Korsel) yang mampu bersaing dengan negara-negara maju, terutama pada satu dekade ini. Padahal, menurut Jokowi, pada tahun 1950 hingga 1970 posisi Indonesia kurang lebih sama seperti negara yang dijuluki Negeri Gingseng itu, baik dari sisi ekonomi, perkotaan dan pedesaan.

“Saya baru saja berkunjung ke Korea Selatan beberapa minggu yang lalu, cerita yang disampaikan kepada saya tahun 1950, 1960 dan tahun 1970 Korea Selatan kurang dan lebih atau lebih kurang dari pada kita (Indonesia), baik sisi kemiskinan, baik sisi kota,” kata Presiden saat meresmikan acara pembukaan Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KINB) 2016 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (23/5/2016).

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan, pada tahun-tahun itu juga Indonesia sudah memulai industrinya, hal tersebut bisa dilihat dari mulai beroperasinya perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Meskipun demikian, Indonesia masih tertinggal jauh dibanding Korsel.

“Sebetulnya di tahun itu Indonesia juga sudah memulai PT PAL itu mulai dari tahun 1970 an, kemudian BUMN-BUMN besar kita juga sudah mulai tahun-tahun 70 an,” katanya.

Presiden juga mengemukakan dua langkah yang dilakukan Korsel dalam memenangkan persaingan yakni. Yang pertama adalah keterbukaan dan yang kedua adalah keberanian berinovasi.

“Mereka terbuka, mereka berlomba-lomba untuk berinovasi, dan mereka berlomba-lomba untuk mengejar kemajuan, dan karena terbuka mereka berani bersaing, mereka berani berkompetisi dengan negara-negara yang lain,” kata Jokowi.

Mantan Gubernur Jakarta itu juga memaparkan beberapa persoalan yang terjadi di Tanah Air saat ini, salah satunya ketakutan dalam merombak aturan dan regulasi. “Apa yang menjadi persoalan di negara kita, menurut saya tidak berani melakukan perombakan besar-besaran di jajaran pemerintah kita, kita tidak berani melakukan perubahan di dalam aturan-aturan dalam regulasi-regulasi yang ada di negara kita,” lanjutnya.

Untuk mengatasi hal itu, Jokowi juga akan memangkas 3000 perda bermasalah yang ada di Kementerian Dalam Negeri.

“Sekarang ini ada 3000 perda bermasalah yang ada di kementerian dalam negeri, apa yang harus kita buat sekarang ini, dengan adanya persoalan-persoalan seperti ini, berpikir saya sederhana, hal seperti inilah yang harus kita potong secepat-cepatnya, potong, dibuang, disederhanakan, sehingga semuanya menjadi cepat, karena kita berkompetisi, kita bersaing dengan negara-negara lain, yang mempunyai kecepatan sudah mendahului kita, kalau kita ingin mendahului artinya apa, hal seperti ini yang harus kita selesaikan,” kata Presiden Jokowi.