tirto.id - DPRD DKI Jakarta bersama Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jakarta tengah mengkaji rencana biaya sekolah madrasah gratis pada Selasa (29/10/2024). Ketua DPRD DKI, Khoirudin, menyebutkan, penerapan biaya sekolah gratis seharusnya tak hanya berlaku untuk sekolah negeri dan swasta saja, melainkan juga untuk sekolah madrasah.
“Yang sekolah di madrasah juga warga Jakarta, dan bayar pajak. Seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama, harus adil,” kata Khoirudin dalam keterangan tertulis yang diterima, Rabu (30/10/2024).
Politikus PKS ini mengatakan, rencana biaya sekolah madrasah gratis terkendala prosedur administrasi. Pasalnya, sekolah madrasah dibawah naungan Kemenag. Sementara sekolah negeri langsung dinaungi pemerintah daerah.
“Sekolah madrasah ini secara regulasi di bawah Kemenag bukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sebagai solusi bantuan untuk pendidikan di madrasah bisa dilakukan Pemprov DKI melalui mekanisme hibah," tutur dia.
Ia mengaku akan memperjuangkan agar Pemprov DKI dapat mengalokasikan anggaran untuk menerapkan biaya sekolah madrasah gratis. Khoirudin menyebut, DPRD DKI akan membahas hal tersebut saat rapat rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (R-APBD) DKI Jakarta tahun anggaran 2025.
“Kalau hari ini belum [ada anggaran untuk madrasah], mudah-mudahan tahun depan dari Pak Gubernur [DKI] atau Pak Sekda [DKI] bisa memberikan alokasi anggaran, sehingga madrasah dapat gratis,” sebut dia.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag DKI, Nur Pawaiddudin, berujar, pihaknya telah menerima hibah dari Pemprov Jakarta senilai Rp350 miliar selama beberapa waktu.
Menurut dia, hibah tersebut diperuntukkan operasional penyelenggaraan madrasah, termasuk pembayaran guru honorer di madrasah swasta dan guru PNS tambahan.
“Hibah ini masih dimungkinkan adanya penebalan. Artinya, sudah ada rumahnya, tinggal ditambahkan. Kami selama ini sudah mendapatkan hibah Rp 350-an miliar dari Pemprov DKI," sebut Nur dalam keterangan yang sama.
Penulis: Muhammad Naufal
Editor: Abdul Aziz
