Sandra Gisela

Indeks Tulisan

Sosial Budaya
Senin, 24 Mar 2025

Koster Sebut Pungutan Wisman Langsung Dikelola ke Desa Adat

Wayan Koster, mengatakan bahwa pungutan wisatawan asing yang telah berlaku sejak Februari 2024 mulai diserahkan ke desa adat untuk dikelola langsung.
Hukum
Kamis, 20 Mar 2025

Kadis DPMPTSP Buleleng Jadi Tersangka Korupsi Izin Rumah Subsidi

Berdasarkan pengakuan Kuta, alasan yang digunakan untuk memeras pemohon adalah pembiayaan kebutuhan pemerintahan.
Politik
Rabu, 19 Mar 2025

Pemprov Bali akan Revisi Perda Pungutan Wisman, Ini Alasannya

Wayan Koster menilai bahwa Perda tentang Pungutan Bagi Wisatawan Asing untuk Perlindungan Kebudayaan dan Lingkungan Alam Bali perlu direvisi.
News Plus
Rabu, 19 Mar 2025

Kunci Mengatasi Masalah Darurat Sampah di Bali: Pilah di Sumber

Satu-satunya cara mengentaskan permasalahan sampah adalah dengan menerapkan waste management dan pilah sampah di sumber.
Sosial Budaya
Senin, 17 Mar 2025

Rekayasa Lalu Lintas di Bali Jelang Nyepi dan Lebaran 2025

Pemudik diimbau dapat menghitung waktu untuk segera berangkat ke kampung halamannya.
News Plus
Senin, 17 Mar 2025

Saat 58 Persen Pemilih Pilkada Bali Anggap Politik Uang Wajar

Persentase masyarakat yang permisif terhadap politik uang tersebut cukup mengkhawatirkan, sebab dapat menjadi persoalan bagi demokrasi.
Hukum
Minggu, 16 Mar 2025

Anggota Polda Bali Diduga Tewas Bunuh Diri di Tukad Bangkung

Polda Bali sebut Aipda AES ditemukan tewas pada Minggu siang sekitar jam 12.30 WITA. Diduga kuat bunuh diri.
News Plus
Jumat, 14 Mar 2025

Daya Beli Warga Bali Tiarap Jelang Dua Hari Besar di Akhir Bulan

Pemprov Bali seharusnya lebih peka terhadap hal itu dan segera melakukan upaya untuk mendongkrak daya beli masyarakat.
Sosial Budaya
Rabu, 12 Mar 2025

Koster Dukung Tol Jagat Kerthi Dilanjutkan Meski Tak Masuk PSN

Koster akan bertemu dengan Kementerian PU untuk membahas kelanjutan proyek tol yang dapat memangkas jarak tempuh Denpasar–Gilimanuk hingga 1,5–2 jam saja.
Politik
Rabu, 12 Mar 2025

Koster Dukung Peningkatan Tunjangan bagi Anggota DPRD se-Bali

Koster menilai, peningkatan tunjangan diatur dalam undang-undang dan diperlukan karena beban kerja DPRD di tingkat kabupaten/kota & provinsi tinggi.