Nabila Ramadhanty

Raja Juli mengatakan kementeriannya harus menunggu izin dari Presiden Prabowo Subianto sebelum pencabutan itu dilaksanakan.

Raja Juli tidak merincikan identitas 12 perusahaan yang diduga menyebabkan bencana banjir dan longsor di Sumatra.

Raja mengklaim selama satu tahun menjabat Menhut, tak pernah mengeluarkan izin pelepasan kawasan hutan.

Titiek mengatakan masih melihat adanya truk pengangkut kayu yang melintasi daerah terdampak bencana tak lama setelah banjir terjadi.

Pemerintah didesak bergerak cepat menanggulangi bencana di Sumatra, terutama menjangkau korban yang belum juga mendapatkan bantuan.

Doli menilai yang berhak mengevaluasi kinerja menteri hanya presiden, bukan di level antar sesama menteri.

Suharyanto sebelumnya menyebutkan situasi bencana tak mencekam seperti yang ditunjukkan di media sosial.

DPR menilai perlunya evaluasi terhadap pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan yang selama ini diberikan pemerintah.

Hanif menjelaskan kayu batang pohon hasil penebangan dibiarkan menumpuk di pinggir lahan, sehingga ikut terhanyut ketika terjadi banjir.

Hanif janji memberi sanksi ke pemda jika terbukti mengambil kebijakan yang justru memperburuk kondisi lahan hingga menimbulkan bencana.