Indeks Tulisan

Restorative Justice Dinilai Sulit di RI karena Terlalu Heterogen
Adrianus menilai terjadi pergeseran pemaknaan RJ menjadi sekadar instrumen normatif untuk menghentikan perkara agar tidak berlanjut ke pengadilan.

Alasan DPR Minta Hapus Frasa Keamanan Dalam Negeri di RUU Polri
Komisi III DPR meminta frasa 'keamanan dalam negeri' dihapus dari RUU Polri karena dinilai berpotensi mempersempit ruang gerak korps Bhayangkara.

DPR RI Janji Perketat Pengawasan Tata Kelola BGN
Komitmen itu menyusul mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana, ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.

Waka DPR Prihatin Dadan cs & Silmy Karim Jadi Tersangka Korupsi
Saan Mustopa mengatakan anak buah Presiden Prabowo itu, seharusnya memegang teguh komitmen pemberantasan korupsi yang kerap disampaikan kepala negara.

Ketua Banggar Akui Sudah Ingatkan Kelemahan Tata Kelola BGN
Said Abdullah mengaku telah lama mengingatkan lemahnya tata kelola BGN. Ia menyoroti dugaan korupsi MBG yang menjerat Dadan Hindayana.

DPR RI Sahkan Revisi UU P2SK Jadi Undang-Undang
Pengesahan UU P2SK itu diputuskan dalam rapat paripurna DPR RI ke -20 Masa Persidangan V Tahun 2025-2026, Kamis (4/6/2026).

Sony Sonjaya Surati Kepala BGN Baru usai Jadi Tersangka
Sony Sonjaya menulis surat untuk Kepala BGN Nanik S. Deyang usai menjadi tersangka kasus MBG. Ia mengucapkan terima kasih atas "hadiah indah".

ICW: Penahanan Eks Kepala BGN Jadi Momentum Usut Program MBG
ICW menyatakan proses hukum terhadap Kepala BGN perlu dihormati, tetapi penegakan hukum tidak boleh berhenti pada kasus yang saat ini tengah ditangani.

Eks Kepala BGN Tersangka Korupsi, Menkum Ingatkan Pesan Prabowo
Menkum Supratman mengatakan Presiden Prabowo selama ini terus mengingatkan pejabat negara agar tak melakukan pelanggaran.

Komisi XI DPR RI Sepakat Revisi UU P2SK Dibawa ke Paripurna
Komisi XI DPR RI sepakat membawa RUU P2SK ke rapat paripurna setelah seluruh fraksi menyetujui hasil pembahasan bersama pemerintah.
Masuk tirto.id






