Masuk tirto.id
Haris Prabowo
Haris mulai rutin membaca majalah sejak SD. Mulai belajar menulis di Lembaga Pers Mahasiswa Aspirasi UPN Veteran Jakarta pada 2013. Alumnus kelas naratif dan liputan agama di Yayasan Pantau. Bergabung sebagai wartawan harian di Tirto.id sejak 2018, tertarik pada isu politik, diskriminasi, media, sejarah, dan kebencanaan.
Indeks Tulisan
Siapa Pengusul RUU HIP & Kenapa Itu Tak Penting
Siapa penggerak RUU HIP yang ditentang banyak pihak? Kenapa pula itu tak penting?
DPR akan Kebut 4 RUU saat Pandemi: Cipta Kerja hingga Pemilu
Ketua DPR Puan Maharani menyebut DPR akan kebut pembahasan empat RUU, yaitu: RUU Daerah Kepulauan, RUU Pelindungan Data Pribadi, RUU Cipta Kerja (Omnibus Law), dan revisi UU Pemilu.
Mengapa Usul Revisi UU Pemilu Merugikan Rakyat dan Partai Guram
Partai besar mau menaikkan anggaran ambang batas parlemen. Hal ini membuat sulit partai guram, juga memperkuat jejaring oligarki di Indonesia.
Mahasiswa UI Ajukan 'Sahabat Pengadilan' untuk Tujuh Tapol Papua
BEM UI dan BEM FH UI menjadi sahabat pengadilan bagi tapol Papua di Balikpapan.
Pemilih Prabowo & Jokowi Kontra Prakerja, tapi Program Terus Lanjut
Survei Indikator menunjukkan bahwa pendukung Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak setuju program kartu prakerja.
DPR Nilai Tuntutan Ringan Tak Sebanding dengan Rusaknya Mata Novel
Habiburokhman menilai tuntutan rendah terhadap penyerang Novel Baswedan tak sebanding dengan rusaknya kondisi mata Novel.
DPR-Pemerintah Setuju Penambahan Anggaran untuk Pilkada 2020
Pemerintah dan DPR sepakat anggaran Pilkada 2020 ditambah.
Penyiram Novel Dituntut 1 Tahun, Amnesty: Mirip Kasus Munir
Amnesty bilang kasus Novel mirip seperti Munir. Di persidangan yang terungkap adalah 'motif pribadi'. Sementara aktor intelektual tak terungkap.
AJI: Revisi UU Pers Bisa Membumihanguskan Perusahaan Media
Revisi UU Pers lewat RUU Cipta Kerja Omnibus Law justru bertujuan membangkrutkan perusahaan media.
AJI Sebut Sanksi Media di RUU Cilaka Seperti Masa Orba
Aliansi Jurnalis Indepeden Indonesia kritik pasal sanksi administratif di RUU Cipta Kerja Omnibus Law karena membawa ke masa orde baru.
