Masuk tirto.id
Haris Prabowo
Haris mulai rutin membaca majalah sejak SD. Mulai belajar menulis di Lembaga Pers Mahasiswa Aspirasi UPN Veteran Jakarta pada 2013. Alumnus kelas naratif dan liputan agama di Yayasan Pantau. Bergabung sebagai wartawan harian di Tirto.id sejak 2018, tertarik pada isu politik, diskriminasi, media, sejarah, dan kebencanaan.
Indeks Tulisan
PKS Ingin Ambang Batas Parlemen & Presiden Sama-sama 5 Persen
PKS ingin setiap partai yang lolos ke DPR RI dapat langsung mengajukan pasangan calon presiden-wapres.
PKB Ingin Presidential Threshold Pemilu 2024 Turun Jadi 10 Persen
PKB mengusulkan pada revisi UU Pemilu presidential threshold turun menjadi 10 persen, sementara parliamentary threshold naik di angka tujuh persen.
Ketua Baleg Kecewa WALHI Tolak Undangan Bahas Omnibus Law
Ketua Baleg kecewa dengan sikap WALHI yang menolak undangan rapat dengar pendapat umum bahas RUU Cipta Kerja Omnibus Law.
Brutalitas Aparat Menyalahgunakan UU Terorisme untuk Bunuh Sipil
Kasus salah tembak terus berulang dalam upaya menanggulangi terorisme.
Walhi Tolak Hadiri Undangan Rapat RUU Cipta Kerja dengan DPR
Walhi menilai RUU Cipta Kerja tidak mempunyai urgensi dan semangat melindungi kepentingan lingkungan hidup.
Aliansi Mahasiswa UI Desak Kampus Agar Bebas Intervensi Penguasa
Represi rektorat terhadap kegiatan ilmiah di kampus UI harus dihentikan.
PAN Minta Ambang Batas Pencalonan Presiden Dihapuskan
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PAN, Guspardi Gaus, mengatakan bahwa partainya menginginkan penghapusan ambang batas pencalonan presiden (presidential treshold) dalam revisi UU Pemilu.
PPP dan Demokrat Ingin Ambang Batas Parlemen Tetap 4 Persen
PPP & Demokrat menginginkan ambang batas parlemen (parliamentary treshold) tetap 4 persen dalam revisi UU Pemilu yang akan digodok DPR RI mendatang.
Aliansi Dosen UI Kecam Pernyataan Sikap UI soal Diskusi Papua
Aliansi Dosen UI mengapresiasi langkah BEM UI menggelar diskusi tersebut dan mendukung keberagaman pendapat yang berusaha diekspresikan oleh seluruh sivitas akademika UI.
Rektorat UI Turut Serta Memproduksi 'Kebenaran Tunggal' soal Papua
Rektorat UI menganggap diskusi BEM UI soal Papua 'kurang akademik'. Para dosen menilai ini sama saja kampus memproduksi kebenaran tunggal soal Papua.
