Masuk tirto.id
Haris Prabowo
Haris mulai rutin membaca majalah sejak SD. Mulai belajar menulis di Lembaga Pers Mahasiswa Aspirasi UPN Veteran Jakarta pada 2013. Alumnus kelas naratif dan liputan agama di Yayasan Pantau. Bergabung sebagai wartawan harian di Tirto.id sejak 2018, tertarik pada isu politik, diskriminasi, media, sejarah, dan kebencanaan.
Indeks Tulisan
Penambahan Kasus Positif COVID-19 6 Juni Nyaris 1.000, Total 30.514
Penambahan pasien COVID-19 di Indonesia per 6 Juni tertinggi, nyaris 1.000 kasus baru.
Pilkada Saat Corona: Anggaran Naik dan Rawan Jual Beli Suara
Pilkada tetap digelar tahun ini. Sangat mungkin banyak masalah muncul.
Update Corona DKI 6 Juni: Positif 7.786, Meninggal 535, Pulih 2.840
Per 6 Juni 2020, jumlah kumulatif kasus positif di wilayah DKI sebanyak 7.786 kasus. Dari jumlah tersebut, 2.840 orang dinyatakan sembuh dan 535 orang meninggal dunia.
Anggota DPR Dapil Jakarta Setuju PSBB Transisi ala Anies Baswedan
Anggota DPR dari Dapil DKI Jakarta menilai perpanjangan menjadi PSBB Transisi bisa menjadi contoh bagaimana respons kebijakan terhadap COVID-19 dibuat dengan cara terukur.
Pembatasan Berpendapat Berskala Besar WNI di Amerika soal Rasisme
KJRI mengimbau warga Indonesia di Amerika tidak terlibat dalam demonstrasi anti-rasisme, baik secara langsung atau online.
34 DPD Gerindra Minta Prabowo Jadi Ketua Umum Periode 2020-2025
Partai Gerindra menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) secara virtual pada Kamis malam hingga Jumat dini hari.
WNI di New York & LA Diimbau Tak Ikut Aksi Solidaritas George Floyd
KJRI New York dan Los Angeles mengimbau WNI untuk tidak melibatkan diri dalam aksi unjuk rasa.
Baleg Setujui Sepuluh DIM di RUU Cipta Kerja Klaster UMKM
Baleg DPR RI menyetujui sepuluh DIM klaster Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) RUU Cipta Kerja diantaranya DIM 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, dan 105.
Soal Putusan Pemblokiran Internet di Papua, PKS Sebut Perlu Ada PP
Sukamta mengaku sudah mendesak pemerintah agar PP soal pemutusan akses atau pemblokiran internet segera dibuat agar jelas konsep dan batasannya.
Jangan Paksakan Pondok Pesantren Terapkan New Normal
Banyak pihak menolak penerapan new normal di pesantren. Alasannya kultural dan ketidakmampuan semua pesantren menyediakan fasilitas penunjang protokol kesehatan.
