Masuk tirto.id
Haris Prabowo
Haris mulai rutin membaca majalah sejak SD. Mulai belajar menulis di Lembaga Pers Mahasiswa Aspirasi UPN Veteran Jakarta pada 2013. Alumnus kelas naratif dan liputan agama di Yayasan Pantau. Bergabung sebagai wartawan harian di Tirto.id sejak 2018, tertarik pada isu politik, diskriminasi, media, sejarah, dan kebencanaan.
Indeks Tulisan
Tak Cukup Dicopot, DPR Minta Jaksa terkait Djoko Tjandra Dipidana
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman, mendesak agar Kejaksaan Agung tetap memproses pidana Jaksa Pinangki Sirna Malasari, bukan hanya penonaktifan saja sebagai jaksa.
DPR Kesal Cara Pemerintah Atasi Corona Malah Munculkan Klaster Baru
Strategi pemerintah pusat atasi pandemi COVID-19 saat ini dianggap mengabaikan persoalan kesehatannya dan mengutamakan pemulihan ekonomi.
Makam Sunda Wiwitan Disegel: "Dikeroyok Negara dan Kaum Intoleran"
Sunda Wiwitan didiskriminasi negara, juga ormas. Mereka tak diperbolehkan punya makam sendiri.
DPR: Harusnya Orang Kantoran Paham Protokol Kesehatan
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PDIP Rahmad Handoyo menilai orang kantoran seharusnya paham bagaimana protokol kesehatan dan bagaimana berbahayanya Covid-19.
Anggota Komisi I DPR Bela Budi Gunawan: Kritik ICW Salah Sasaran
Anggota Komisi I DRR RI Fraksi PKB, Abdul Kadir Karding, menyebut bahwa desakan ICW untuk Presiden Joko Widodo mengevaluasi kinerja Kepala BIN Budi Gunawan terkait kasus Djoko Tjandra, tidak proporsional dan salah sasaran.
Koalisi Dukung AKUR: Penyegelan Makam Sunda Wiwitan Melanggar Hukum
Koalisi Dukung AKUR menyebut penyegelan Makam Sunda Wiwitan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah tindakan melanggar hukum.
DPR Anggap Pemerintah Kehabisan Akal Tangani COVID-19
Pemerintah dianggap kurang kreatif dan telah kehabisan akal dalam menangani pandemi corona COVID-19.
Politikus Gerindra: Kinerja Menteri Nadiem Makarim Layak Dievaluasi
Berbagai kebijakan yang dibuat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dianggap hanya membuat kegaduhan.
FSGI Desak KPK Awasi Program Organisasi Penggerak Kemendikbud
FSGI menilai pengawasan itu perlu dilakukan mengingat POP Kemendikbud memakan anggaran besar, yakni Rp595 miliar.
Mahasiswa vs Nadiem: Menggugat Regulasi UKT ke Mahkamah Agung
Mahasiswa melayangkan uji materi peraturan Nadiem Makarim soal UKT ke MA. Mereka menilai peraturan ini bermasalah.
