Masuk tirto.id
Haris Prabowo
Haris mulai rutin membaca majalah sejak SD. Mulai belajar menulis di Lembaga Pers Mahasiswa Aspirasi UPN Veteran Jakarta pada 2013. Alumnus kelas naratif dan liputan agama di Yayasan Pantau. Bergabung sebagai wartawan harian di Tirto.id sejak 2018, tertarik pada isu politik, diskriminasi, media, sejarah, dan kebencanaan.
Indeks Tulisan
Mudarat Batu Bara: Proyek PLTU Mangkrak & Jepang Setop Pembiayaan
Jepang akhirnya menyetop pembiayaan PLTU II Indramayu. Proyek ini hanya satu dari puluhan proyek yang mangkrak dan cuma membawa mudarat.
Soal Penolakan Gereja di Cilegon, Kemenag: Negara Tak Boleh Kalah
Kementerian Agama RI menegaskan perjanjian soal pelarangan pendirian gereja di Cilegon bertentangan dengan konstitusi.
Tarik-ulur Politik di Parlemen & Mangkraknya RUU Penghilangan Paksa
Meski draf RUU Anti Penghilangan Paksa telah rampung, pengesahannya masih belum jelas. Desakan pun terus mengalir.
Wabah Monkeypox: "Kalau Gagal, Kita Menghadapi Masalah Serius"
Pemerintah berkejaran dengan waktu agar wabah cacar monyet tak menjadi pandemi. Deteksi, isolasi, dan vaksinasi jadi tiga hal penting.
Mama-Mama Bambu Flores Melawan Kerusakan Lingkungan
Di Flores, perempuan berada di garda depan menjaga lingkungan. Caranya: dengan menanam bambu.
20 Tahun Proyek Geotermal Mataloko: Listrik Nihil, Lahan Rusak
Sudah 20 tahun proyek panas bumi di NTT mangkrak. Warga justru mendapat petaka alih-alih listrik yang menyejahterakan.
Di Sini, Ongkos ke Gereja Lebih Besar Ketimbang Kolekte
Untuk beribadah, kami harus pergi ke Serang yang jaraknya 40 kilometer dari Cilegon.
Tak Ada Gereja di Cilegon: Diskriminasi di Balik Topeng Pluralisme
Sejak Cilegon menjadi kota yang plural, penolakan terhadap rumah ibadah non-muslim justru makin santer terdengar. Selamat datang di kota tanpa gereja.
Menyigi Dugaan Cuci Uang Indra Kenz: dari Kripto ke Surga Pajak
Tak cuma mengalihkan asetnya ke kripto, Indra Kenz juga melarikan duitnya ke surga pajak Karibia yang kini terendus PPATK.
Mengkaveling Papua: Saat Pemerintah Tancap Gas Dalam Pemekaran
Pemerintah ngotot Papua harus dimekarkan. Ini kebijakan buat siapa?
