Masuk tirto.id
Fransiskus Adryanto Pratama
Fransiskus Adryanto Pratama menjadi bagian dari redaksi Tirto.id sejak Februari 2023. Saat ini, ia meliput isu politik dan hukum. Sebelumnya, ia sempat bekerja di JPNN.com selama 2,5 tahun sebagai reporter.
Sejak Januari 2025, ia diberi kepercayaan sebagai news editor. Sebagai editor, ia ikut menulis, mengedit, dan menyunting naskah reporter sebelum dipublikasikan, sehingga berita yang dipublis bernilai tinggi sesuai prinsip jurnalistik.
Indeks Tulisan
Kaesang Kalah Tenar dari Ahmad Luthfi dan Sudaryono di Jateng
Kaesang Pangarep kalah pamor dari Ahmad Luthfi dan Sudaryono pada bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Tengah.
PDIP Proses Surat Undur Diri Mahfud usai Rumahnya Digeledah KPK
Seno berkata kasus yang menyeret Mahfud terjadi pada penghujung 2022.
Usulan TNI Boleh Berbisnis Berpotensi Gerus Profesionalisme
Di sisi lain, bila identitas mereka sebagai simbol prajurit TNI digunakan untuk memuluskan, melancarkan kegiatan bisnis, akan berpotensi abuse of power.
Pasal-Pasal Kontroversial di RUU Wantimpres yang Diusulkan DPR
Salah satu pasal dianggap kontroversial adalah mengenai jumlah anggota Wantimpres/DPA yang sebelumnya hanya 8 orang, kini tergantung kebutuhan presiden.
Gagasan Pilkada Tanpa Baliho Semestinya Jadi Komitmen Parpol
Menurut Titi, gagasan pilkada tanpa baliho perlu didukung demi mewujudkan green election yang ramah dan tidak merusak lingkungan.
Perludem Dukung Pilkada Ramah Lingkungan Tanpa Baliho
Pilkada tanpa baliho demi tidak merusak lingkungan dan pemandangan itu untuk membangun kesadaran Bersama.
Respons PAN soal Duet Kaesang-Jusuf Hamka di Pilgub Jakarta
Menurut Eddy, setiap partai politik memiliki hak untuk mengusulkan figur yang diusung.
ELSAM Kritik Polres Ponorogo Merazia Ponsel Dalih Cegah Judol
Meski tujuannya baik, tetapi tindakan personel kepolisian tersebut merupakan bagian dari intrusi terhadap privasi individu.
Siapa Pengganti Hasyim Asy'ari Usai Dipecat? Ini Mekanismenya
Menurut Anggota Komisi II DPR RI, Guspardi Gaus, pengganti Hasyim biasanya hasil musyawarah mufakat dari komisioner, bukan oleh DPR.
KPU Kejar Caleg Terpilih yang Belum Serahkan LHKPN
Semua caleg terpilih baik DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, Anggota DPD, dan DPR RI, wajib menyerahkan LHKPN.
