Masuk tirto.id
Fransiskus Adryanto Pratama
Fransiskus Adryanto Pratama menjadi bagian dari redaksi Tirto.id sejak Februari 2023. Saat ini, ia meliput isu politik dan hukum. Sebelumnya, ia sempat bekerja di JPNN.com selama 2,5 tahun sebagai reporter.
Sejak Januari 2025, ia diberi kepercayaan sebagai news editor. Sebagai editor, ia ikut menulis, mengedit, dan menyunting naskah reporter sebelum dipublikasikan, sehingga berita yang dipublis bernilai tinggi sesuai prinsip jurnalistik.
Indeks Tulisan
PKB Sarankan Sandiaga Keliling Jabar Biar Elektabilitasnya Naik
Jazilul menyarankan Sandiaga Uno berkeliling ke sejumlah daerah Jabar, agar elektabilitasnya menanjak naik.
Respons Demokrat usai Gibran Mundur dari Wali Kota Solo
Herzaky Mahendra Putra menilai keputusan Gibran mundur dari walikota, sesuatu yang wajar.
Elektabilitas Anies Mentereng di DKI Jakarta, PKB: Tiada Lawan
PKB menilai elektabilitas mentereng Anies itu menjadi modal utama di Pilgub Jakarta.
Bamsoet Temui AHY, Bahas Pemilu Hingga Biaya Politik yang Mahal
AHY dan Bamsoet membahas bagaimana menghadirkan politik termasuk pemilu yang lebih berkualitas.
Usulan TNI Berbisnis Dinilai Jadi Kemunduran Reformasi Militer
KontraS menilai prajurit militer dipersiapkan untuk profesional sepenuhnya dalam bidangnya, bukan berbisnis.
DPD Kelompok Perubahan Tuding Kepemimpinan LaNyala Otoriter
Ketua Panitia Khusus Tata Tertib DPD RI, Hasan Basri, menuding LaNyala memaksakan diri untuk mengesahkan tata tertib yang mereka rancang dan susun sendiri.
Survei Litbang Kompas: Anies & Ahok Ungguli RK hingga Kaesang
Survei Litbang Kompas menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan dan Ahok unggul jauh dibandingkan RK, Erick Thohir hingga Kaesang.
Demokrat Harap KIM Tetap Solid di Pilgub DKI, Jateng, dan Jabar
Kamhar Lakumani mengatakan, ketiga daerah itu merupakan barometer politik nasional.
Anggota Komisi I DPR Tolak Usulan TNI Boleh Terlibat Bisnis
Hasanuddin sebut bila TNI diizinkan berbisnis, dikhawatirkan akan merembet ke bisnis yang lain, seperti perusahaan yang jualan senjata ikut tender.
Pilkada Tanpa Baliho & APK, Solusi Jitu Kurangi Sampah Visual
Ide KPU Bali agar pilkada tanpa baliho seharusnya bisa diteruskan KPU RI melalui PKPU demi tercipta pemilu hijau.
