Masuk tirto.id
Dwi Aditya Putra
Dwi Aditya Putra, adalah Asisten Redaktur Ekonomi di Tirto.id. Pria yang akrab disapa Adit ini mulai bergabung sejak Maret 2022. Adit mengawali karier di salah satu media di bawah perusahaan KLY Group (merdeka.com) sejak 2018. Ia juga sudah mendapatkan sertifikasi jenjang Wartawan Muda dari Dewan Pers pada 30 Desember 2020.
Indeks Tulisan
Akal Bulus Perusahaan Otobus yang Berujung Kecelakaan Maut
Terdapat beberapa pengusaha otobus melakukan perubahan model busnya. Bahkan, ada yang merubah menjadi bus tidur atau sleeper bus.
Menyusuri Desa Nglanggeran, Wisata Ekonomi Berbasis Kerakyatan
Para wisatawan tidak hanya menginap tetapi bisa bisa ikut melihat perkebunan kakao, belajar produksi cokelat, kerajinan batik topeng di Desa Nglanggeran.
Kriteria Menkeu Kabinet Prabowo-Gibran, Jangan Ambil dari Parpol
PR besar menteri keuangan berikutnya harus mampu menurunkan beban utang pemerintah yang telah berada pada tingkat yang sangat memberatkan.
Rekrutmen Pansel Capim KPK Tak Boleh Asal, Pak Jokowi!
Presiden Jokowi harus memilih pansel capim KPK yang berintegritas. Pemberantasan korupsi yang baik dimulai dari pemilihan pansel yang terbaik.
Menhub Berencana Moratorium STIP Jakarta Buntut Kasus Kekerasan
Menhub akan mempertimbangkan hanya memberikan asrama pada tingkat I. Sementara, untuk tingkat II diminta untuk tinggal di sekitar kampus.
Saat Deklarasi Oposisi Ganjar Dicap Pribadi & Tak Wakili Partai
Hendrawan menilai sebagai kader banteng moncong putih, Ganjar sangat memahami suasana kebatinan PDIP.
Ketua STIP Jakarta Dicopot Buntut Siswa Tewas Dianiaya Senior
Budi Karya mengatakan, pembebastugasan tersebut merupakan salah satu bentuk tanggungjawab sekaligus tindakan tegas yang dilakukan Kemenhub.
PAN Sisipkan Pembahasan Kursi Menteri di Rakornas Pilkada 2024
Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam acara Bimtek DPRD dan Rakornas Pilkada PAN yang digelar mulai 9 hingga 11 Mei 2024.
Bertemu Masyariq, Menag Cek Kesiapan Layanan Haji di Armuzna
Menag Yaqut berharap konsep mitigasi itu bisa diterapkan dengan baik saat puncak haji di Armuzna 1445 H/2024 M, tidak hanya sebatas teori.
Kasus SPK Fiktif Tak Cukup Sanksi Disiplin, Harus Proses Pidana
Alih-alih hanya dijatuhi sanksi disiplin berupa pemecatan, pelaku kasus SPK fiktif juga harus dipidanakan agar memberi efek jera dan bukti ketegasan hukum.
