Masuk tirto.id
Dwi Aditya Putra
Dwi Aditya Putra, adalah Asisten Redaktur Ekonomi di Tirto.id. Pria yang akrab disapa Adit ini mulai bergabung sejak Maret 2022. Adit mengawali karier di salah satu media di bawah perusahaan KLY Group (merdeka.com) sejak 2018. Ia juga sudah mendapatkan sertifikasi jenjang Wartawan Muda dari Dewan Pers pada 30 Desember 2020.
Indeks Tulisan
No Viral No Justice: Sebuah Kritik atas Buruknya Kinerja Polisi
Istilah ‘No Viral No Justice’ seharusnya menjadi momentum untuk Kompolnas, pemerintah, dan DPR mengevaluasi seluruh kinerja kepolisian.
Usulan KPK Tanpa Doorstop, Sinyal Buruk Keterbukaan Informasi
Usulan Komisi III DPR RI soal meniadakan doorstop dengan Pimpinan dan Dewas KPK merupakan usulan yang kontra dengan keterbukaan akses informasi.
Apple Tawari Indonesia Investasi Besar, Pemerintah Mencoba Tegas
Pemerintah memberikan tiga syarat kepada Apple jika ingin menaikkan nilai investasinya. Salah satunya mewajibkan Apple mendirikan divisi R&D di Indonesia.
Pimpinan KPK Baru akan Tetap Ompong Selama UU KPK Belum Direvisi
Revisi UU KPK pada 2019 melucuti sejumlah kewenangan lembaga antirasuah itu hingga membuatnya tumpul. Itulah tantangan nyata bagi para calon pimpinan baru.
Jurus Karding Lindungi Pekerja Migran Tanpa Eksploitasi
Karding menekankan dua hal dalam kepemimpinannya di Kementerian PPMI, yakni pengurangan pengiriman pekerja migran unskilled dan upaya perlindungan pekerja.
RK & Pramono Saling Serang, Dharma Pongrekun Tetap Kontroversial
RK dan Pramono saling sindir dalam debat ke-3 Pilgub Jakarta. Sementara Dharma kembali bahas soal pandemi.
Ketika Standar Hidup Layak Hanya Mentok Rp1 Juta, Apa Solusinya?
Jika standar hidup layak hanya Rp1 juta, maka daya beli masyarakat sangat rentan dan bergantung pada bansos. Lantas, apa solusinya?
Kenaikan PPN 12%: Jaga Kesehatan APBN, tapi Beban Kelas Menengah
Kenaikan PPN 12% adalah amanat UU HPP. Namun, kebijakan ini dinilai menjadi beban bagi kelas menengah. Lalu, apa solusinya?
Menyanggah RK soal Bantuan Dobel Jika Cagub & Presiden 1 Koalisi
Logika RK soal bantuan dobel jika mendukung cagub yang satu koalisi dengan presiden membuat kampanye politik menjadi dangkal dan tidak mencerdaskan pemilih.
Trem Otonom IKN: Dulu Dipromosikan, ke Cina Kini Dikembalikan
Moda transportasi yang sempat dibanggakan Jokowi ini sekarang justru akan dikembalikan ke Cina. Apakah trem otonom akhirnya akan dipakai di IKN?
