Masuk tirto.id
Dwi Aditya Putra
Dwi Aditya Putra, adalah Asisten Redaktur Ekonomi di Tirto.id. Pria yang akrab disapa Adit ini mulai bergabung sejak Maret 2022. Adit mengawali karier di salah satu media di bawah perusahaan KLY Group (merdeka.com) sejak 2018. Ia juga sudah mendapatkan sertifikasi jenjang Wartawan Muda dari Dewan Pers pada 30 Desember 2020.
Indeks Tulisan
Dedi Mulyadi Harus Berani Tindak Ormas Pengganggu Arus Investasi
Tidak bisa dipungkiri ada segelintir ormas yang berperan sebagai aktor informal yang menghambat investasi dengan cara-cara yang merugikan.
Kasus Hasto & Fenomena Pejabat Cengengesan saat Terjerat Korupsi
Apa alasan pejabat dan elite politik justru tersenyum meskipun sudah menjadi tersangka kasus korupsi?
Mengulik Peran Ahmad Ali & Japto di Pusaran TPPU Rita Widyasari
Dugaan TPPU oleh mantan Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari, menyeret nama Japto Soerjosoemarno, dan Ahmad Ali.
Sederet PR Menanti Brian Yuliarto sebagai Mendikti Saintek Baru
Ada beberapa pekerjaan rumah (PR) besar menanti Brian Yuliarto sebagai Mendikti Saintek yang baru. Apa saja?
Umrah Mandiri: Alternatif bagi Jemaah, Ditentang Asosiasi PPIU
Belakangan, umrah mandiri banyak diminati karena jemaah bisa menekan biaya dan punya fleksibilitas lebih.
Revisi UU TNI Masuk Prolegnas 2025, DPR Mau Mundur ke Orde Baru?
Penempatan TNI di jabatan sipil menunjukkan ketidakpatuhan pemerintah pada UU TNI dan tipisnya komitmen reformasi TNI.
Retret Nihil Urgensi, Boros, dan Menghambat Konsolidasi Pemda
Waktu retret kepala daerah kurang pas karena mengganggu persiapan pemda menjelang Ramadhan & Idulfitri.
Lahan Basah Danantara: Bisakah Jadi Dana Abadi Tanpa Korupsi?
Di balik ambisi pemerintah membentuk Danantara, tantangan yang akan dihadapi ke depan rupanya jauh lebih besar. Apa saja?
Awan Gelap Industri Perhotelan di Tengah Isu Efisiensi Anggaran
Jika sektor perjalanan dinas hingga seminar di hotel dipangkas, maka dampaknya akan begitu terasa bagi industri perhotelan.
Gagasan Koalisi Permanen KIM Plus Ancaman bagi Demokrasi Kritis
Ide pembentukan koalisi permanen KIM Plus dikritik dan mendapatkan reaksi keras dari berbagai pihak.
