Dimeitry Marilyn

Indeks Tulisan

Hukum
Rabu, 1 Mar 2017

Sidang Siti Aisyah Terkait Pembunuhan Kim Jong-nam Digelar

Pemerintah Indonesia melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur memberikan perlindungan hukum kepada Siti Aisyah dalam sidang perdananya.
Sosial Budaya
Selasa, 28 Feb 2017

Raja Salman Buka Dialog Soal Solusi Antrean Haji Indonesia

Kunjungan Raja Salman juga membuka peluang dialog antara Indonesia dan Arab Saudi untuk mencari solusi alternatif pengurangan antrean jamaah haji asal Indonesia.
Bisnis
Selasa, 28 Feb 2017

Agenda Raja Salman di Bali Hanya Berwisata

Kedutaan Besar Arab Saudi memastikan agenda Raja Salman dan rombongannya di Bali hanya untuk berlibur dan berwisata.
Hukum
Selasa, 28 Feb 2017

Kamar Hotel Rombongan Raja Salman Dipasangi Kaca Anti-peluru

Jendela kamar hotel tempat menginap Raja Salman dan sebagian anggota rombongannya di Jakarta, Bogor dan Bali dipasangi kaca anti-peluru. 
Hukum
Selasa, 28 Feb 2017

Ahok Mampir ke Balaikota Sebelum Sidang

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyempatkan diri mampir di Balaikota sebelum menghadiri persidangan penistaan agama ke 10
Hukum
Selasa, 28 Feb 2017

KPK Dalami Kasus Suap Atase KBRI Malaysia

KPK terus menyidik kasus suap di KBRI Malaysia menyusul ditetapkannya Dwi Widodo sebagai tersangka. Atase KBRI itu diduga memungut upeti dari perusahaan yang menjadi calo pengurusan paspor dan visa calling.
Hukum
Senin, 27 Feb 2017

Dugaan Gratifikasi, KPK Panggil Lagi Bupati Lampung Timur

KPK akan memanggil lagi Bupati Lampung Timur sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi di Kemenaker. Pada pemanggilan pertama, KPK mengaku terjadi kekeliruan alamat.
Hukum
Senin, 27 Feb 2017

Panglima TNI: Pemberantasan Korupsi di TNI Butuh Peran KPK

Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan keterlibatan lembaga dari luar, seperti KPK, diperlukan untuk memberantas korupsi di tubuh TNI.
Hukum
Senin, 27 Feb 2017

Wakapolri Akan Tindak Netizen yang Hina Presiden

Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengatakan bahwa masyarakat atau netizen ‎yang menghina Presiden, Wakil Presiden atau Menteri akan dikenakan Undang-undang ITE.
Hukum
Senin, 27 Feb 2017

KPK Akan Bidik Private Sector Terkait Politik Dinasti

Ke depannya Agus berharap bahwa politik dinasti akan menjadi sejarah. Artinya tidak akan ada lagi pejabat yang masih melegalkan keluarganya untuk menampung harta korupsi, di bidang suap, gratifikasi maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).