Baihaqi Annizar

Indeks Tulisan

Hukum
Selasa, 23 Des 2025

Eks Pimpinan Bank BJB Akali Kredit untuk Sritex, Rugikan Rp671 M

Yuddy Renaldi bersekongkol dengan petinggi Sritex agar permohonan penambahan kredit Sritex senilai Rp350 miliar bisa diloloskan.
Hukum
Selasa, 23 Des 2025

Eks Dirut Bank DKI Terima USD50.000 usai Loloskan Kredit Sritex

Zainuddin Mappa menerima uang 50.000 Dolar AS dari Iwan Setiawan Lukminto lewat Direktur Keuangan Sritex, Allan Moran Severino.
Hukum
Selasa, 23 Des 2025

Akal-akalan Kredit Sritex Rp150 Miliar oleh Eks Pejabat Bank DKI

Zainuddin Mappa, Priagung Suprapto, dan Babay Farid Wazdi tetap menyetujui kredit modal kerja Rp150 miliar meski tahu Sritex tak memenuhi syarat.
Hukum
Senin, 22 Des 2025

Bos Sritex Lukminto Bersaudara Didakwa Korupsi Rp1,35 Triliun

Kerugian negara berasal dari pencairan kredit modal kerja Bank BJB, Bank DKI, dan Bank Jateng, berdasar laporan audit investigatif BPK.
Hukum
Senin, 22 Des 2025

Sopir Bus Ditahan usai Laka Krapyak Semarang Tewaskan 16 Orang

Bus PO Cahaya Trans yang mengalami kecelakaan maut di Simpang Susun Exit Tol Krapyak dikemudikan sopir cadangan.
Hukum
Rabu, 17 Des 2025

Respons Walkot Semarang Namanya Masuk di Dakwaan Kasus Cromebook

Agustina Wilujeng Pramestuti bilang namanya masuk dalam dakwaan sebagai bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.
Hukum
Kamis, 11 Des 2025

Aktivis Semarang Dera-Munif Dilepas Polisi Sehari Jelang Menikah

Dera-Munif ditangkap dan dituding melakukan penghasutan dalam rangkaian demonstrasi akhir Agustus 2025.
News Plus
Kamis, 11 Des 2025

Ikan-Ikan Mati dan Jejak Keruh Proyek Tol di Pesisir Demak

Ribuan ikan mati di pesisir Sayung. Keruhnya air akibat proyek tol dan tanggul laut memicu kolapsnya ekosistem pesisir.
Hukum
Rabu, 10 Des 2025

43 Anak di Jateng Jadi Korban Kekerasan Seksual Selama 2025

Menurut data dari LRC-KJHAM, kasus kekerasan terhadap anak di Jateng tahun ini meningkat dibanding tahun lalu.
Ekonomi
Senin, 8 Des 2025

Demo Buruh Semarang Tuntut Upah Naik 10,5%, Tolak RPP Pengupahan

RPP Pengupahan rancangan Kementerian Tenaga Kerja dinilai produk untuk membangkitkan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja.