Auliya Umayna Andani

Indeks Tulisan

Hukum
Jumat, 31 Juli

KPK Akui Ada Pembahasan Pengembangan Kasus DJKA Medan

Taufik memastikan bahwa dugaan penerimaan uang oleh Akbar merupakan fakta persidangan yang akan ditelaah oleh JPU dan akan dilaporkan kepada pimpinan.
Hukum
Jumat, 31 Juli

Staf KPK Pemeras Bupati Pemalang Pakai Timer di Chat Ayahnya

Setya mengaktifkan fitur penghapusan pesan berkala pada percakapan dengan ayahnya, Lilik Budi Suprianto.
Hukum
Jumat, 31 Juli

Konstruksi Kasus Korupsi Pelni-Jasindo, Kerugian Capai Rp15,6 M

Kasus ini merupakan pengembangan perkara dari berkas perkara napi eks petinggi Jasindo, Sahata Lumban Tobing, dan swasta, Toras Sotarduga Panggabean.
Hukum
Jumat, 31 Juli

KPK Limpahkan Berkas Perkara Korupsi Haji Yaqut ke Pengadilan

Budi mengatakan, JPU menunggu jadwal sidang perdana eks Menag Yaqut dari Pengadilan Tipikor Jakarta dengan agenda pembacaan surat dakwaan usai pelimpahan.
News Plus
Jumat, 31 Juli

KPK Jangan Manja, Sering OTT Bukan Alasan Banyak Kasus Mandek

Keluhan KPK soal kekurangan personel harus dibarengi dengan proses rekrutmen termasuk untuk penyidik dan penyelidik independen.
Hukum
Kamis, 30 Juli

Pengacara Nilai Penahanan Febrie Adriansyah Langgar KUHAP Baru

Febri Diansyah menyebut dalam KUHAP baru, penahanan harus dilakukan ketika seorang tersangka dikhawatirkan melarikan diri atau menghilangkan barang bukti.
Hukum
Kamis, 30 Juli

KPK Tahan 4 Tersangka Kasus Korupsi Asuransi Jasindo-Pelni

Budi mengatakan, keempat tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak hari ini hingga 19 Agustus 2026 di rutan cabang Merah Putih KPK.
Hukum
Kamis, 30 Juli

KPK Akan Cari Celah di Tengah Pemberlakuan UU P2SK

Ketua KPK mengatakan penegakan hukum tak boleh melanggar hukum dengan menabrak peraturan yang telah ditetapkan.
Hukum
Kamis, 30 Juli

Pimpinan KPK Akui OTT Hambat Penyelesaian Penanganan Kasus Lama

Fitroh mengaku, KPK ingin menyelesaikan perkara tunggakan, tetapi mengalami keterbatasan jumlah penyelidik, penyidik, dan penuntut umum.
Hukum
Kamis, 30 Juli

KPK Wacanakan Sidang In Absentia untuk Harun Masiku

Selama kasus ini belum kedaluarsa dan Harun Masiku masih menjadi DPO, tidak mungkin untuk diterbitkan SP3.