tirto.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja ke Jepang untuk memperkuat hubungan bilateral. Dalam lawatannya ke negeri Sakura, Jokowi melakukan pertemuan dengan Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako, Perdana Menteri Fumio Kishida, serta dengan para CEO perusahaan besar Jepang.
Pada pertemuan dengan PM Fumio Kishida di Tokyo, Rabu (27/7/2022) waktu setempat, dibahas berbagai hal mulai dari urusan perdagangan, investasi, dukungan IPTEK, pencapaian Net Zero Emission, konflik di Ukraina, dan isu-isu kawasan lainnya.
Usai beberapa acara pertemuan tersebut, Jokowi menyampaikan kesepakatan dalam memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi antara kedua negara. Lantas apa saja hasil kesepakatan pertemuan Jokowi di Jepang?
Penyelesaian Amandemen Protokol General Review IJEPA
Terkait dengan IJEPA, Indonesia dan Jepang telah menyelesaikan General Review (GR) IJEPA pada 2019 lalu dan diumumkan kedua Kepala Negara di sela-sela KTT G20 di Osaka, Jepang tahun 2019. Penyelesaian GR IJEPA tersebut harus dilanjutkan dengan pembahasan mengenai Perubahan Protokol IJEPA.
Saat ini sedang dilaksanakan pembahasan teknis antara tim negosiasi dari kedua negara. Salah satu isu yang masih tertunda dalam pembahasan adalah terkait permintaan Indonesia atas akses pasar untuk ekspor Ikan Tuna Kaleng ke Jepang.
Kedua pemimpin sepakat bahwa protokol perubahan IJEPA akan dapat diselesaikan dan ditandatangani pada saat penyelenggaraan KTT G20 November 2022 di Bali.
Selain itu, Indonesia mengapresiasi kesediaan Jepang untuk mendiskusikan persiapan pelaksanaan dua pilot project dalam kerangka New MIDEC IJEPA.
Pilot Project yang diharapkan dapat terealisasi dalam waktu dekat ini adalah Proyek Penguatan untuk Pengembangan SDM dalam Industri Mold and Dies (TOR Mold and Dies for Automotive Industry) dan Proyek Pengembangan SDM dan Sistem Operasi Manufaktur dalam Industri Otomotif untuk Mendukung Making Indonesia 4.0 (TOR SME Development for Automotive Industry). Perlu dikembangkan programa tau proyek New MIDEC yang meliputi sektor prioritas lainnya.
Kebijakan Tarif dan Non-Tarif Mendukung Ekspor-Impor
Untuk yang terkait dengan dukungan ekspor produk Indonesia ke Jepang, telah disepakati beberapa hal, antara lain:
- Ekspor Ikan Tuna Kaleng dari Indonesia ke Jepang, di mana Jepang memberikan preferensi tarif Bea Masuk (BM) = 0 persen kepada negara lain (untuk 4 Pos Tarif Ikan Tuna Kaleng), sedangkan untuk Ikan Tuna Kaleng dari Indonesia masih dikenakan tarif BM sebesar 7 persen.
- Ekspor Buah Pisang dari Indonesia ke Jepang, di mana saat ini kuota ekspor sudah tidak dibatasi dan dikenakan Bea Masuk sebesar 10 persen - 20 persen, namun untuk mendapatkan Pembebasan BM (BM= 0 persen), hanya diberikan untuk sebanyak 1.000 ton per tahun. Disepakati bahwa Jepang dapat memberikan peningkatan kuota sesuai yang diminta Indonesia pada saat perundingan IJEPA.
- Ekspor Buah Nanas dari Indonesia ke Jepang, saat ini sudah tidak dibatasi kuotanya dan dikenakan BM sebesar 10 persen - 20 persen, namun untuk mendapatkan pembebasan BM (BM= 0 persen) ada persyaratan berat maksimal 900 gram per buah dan kuota maksimal sebesar 500 ton per tahun. Disepakati bahwa Pemerintah Jepang akan meninjau kembali persyaratan dan kuota tersebut.
- Ekspor Buah Mangga dari Indonesia ke Jepang, akan didorong percepatan penyelesaian negosiasi akses pasar mangga Indonesia untuk ekspor ke Jepang.
- Impor Baja dari Jepang ke Indonesia, maka untuk meringankan industri terhadap kebutuhan bahan baku/penolong (berupa baja), Pemerintah Indonesia akan mengkaji kembali kebijakan untuk menurunkan tarif BM atas impor Baja.
- Impor produk perikanan dan pertanian dari Jepang, Pemerintah Indonesia telah menghapuskan persyaratan adanya Sertifikat Bebas Radioaktif, dan saat ini sudah diterbitkan regulasinya oleh BPOM (makanan olahan) dan Menteri Pertanian (pangan segar asal hewan/tumbuhan).
Investasi Baru Perusahaan Jepang di Indonesia
Di bidang investasi yakni mendorong percepatan penyelesaian proyek strategis, menghargai proyek yang selesai tepat waktu, dan mengundang investasi baru di berbagai bidang. Beberapa hasil pembahasan investasi baru oleh Perusahaan Jepang di Indonesia antara lain:
- Mitsubishi Motor Company (MMC) sampai saat ini telah menginvestasikan Rp11,3 triliun hingga akhir 2021 untuk seluruh pabrik MMC di Indonesia, targetnya akan menginvestasikan sekitar Rp10 triliun mulai 2022 hingga 2025.
- Toyota Motor Corporation (TMC) sesuai dengan janjinya untuk komitmen investasi di Indonesia pada saat KTT G20 di Osaka 2019 lalu, dalam tiga tahun investasi Toyota telah mencapai Rp14 triliun. Untuk lima tahun ke depan (2022-2026) TMC menyatakan komitmennya untuk menambah investasi sebesar Rp27,1 triliun
- Kelanjutan Pelabuhan Patimban, yang dibagi menjadi tiga tahap yakni Tahap 1 (2018-2023) dibiayai melalui Loan JICA sebesar Rp14 triliun dan Rp9,5 triliun, Tahap 2 (2024-2025) estimasi memakan biaya sebesar Rp7,58 triliun untuk pengembangan Terminal Peti Kemas; Tahap 3 KPBU (2026-2027) estimasi biaya Rp3,86 triliun.
Selain itu, juga dibangun Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban yang menghubungkan Pelabuhan Patimban dengan interchange non tol di Jalan Pringkasap – Pabuaran.
- Proyek MRT Jakarta Fase 2 (Bundaran HI – Depo Ancol Barat) dibagi menjadi 2 tahap, yaitu Fase 2A (Bundaran HI – Kota) dan Fase 2B (Kota – Depo Ancol Barat). Total Pinjaman Fase 2 sebesar 1,89 miliar dolar AS dan tambahan sisa dari pinjaman Fase 1 sebesar JPY48,47 miliar.
- Rencana pembangunan Proving Ground di Bekasi, di lokasi Balai Pengujian Laik Jalan & Sertifikasi Kendaraan Bermotor, untuk pengetesan keamanan dan road-worthiness sesuai estándar internasional, guna mendorong ekspor kendaraan bermotor. Proyek melalui skema KPBU, dengan nilai capex sebesar 121,28 juta dolar AS atau sekitar Rp1,81 triliun.
Isu Lainnya: Energi, SDM/IPTEK, Isu Kawasan dan Momentum 2023
Secara khusus Presiden mengajak Jepang untuk mendukung percepatan pencapaian target Net Zero Emission melalui advokasi Jepang pada innovative technology seperti hidrogen dan amonia. Indonesia juga mengapresiasi Jepang, yang bersama-sama Amerika Serikat akan membawa Just Energy Transition Partnership (JETP) kepada negara-negara mitra G7.
Salah satu prioritas Presidensi G20 Indonesia adalah Transisi Energi, yang mengedepankan JETP yaitu transisi energi yang inklusif dan adil dengan tiga fokus utama yakni Akses Energi, Pembiayaan Energi yang Berkelanjutan, dan Transfer Teknologi Energi Bersih.
Mendorong dukungan IPTEK baru dari Jepang untuk beberapa proyek strategis Indonesia, terutama untuk hilirisasi, pengembangan EV, serta di sektor kesehatan dan pangan. Juga peningkatan kapasitas SDM untuk mendorong digitalisasi dan elektrifikasi.
Terkait isu regional dan global, Presiden menyampaikan penghargaan atas dukungan Jepang terhadap Presidensi G20 Indonesia untuk mendorong pemulihan ekonomi global.
Memanfaatkan momentum tahun depan (2023) bahwa Indonesia akan menjadi Ketua ASEAN dan Jepang menjadi Ketua G7, perlu koordinasi perumusan agenda prioritas untuk mendorong terciptanya perdamaian dan kesejahteraan di kawasan dan dunia. Juga momentum memperingati 65 tahun Persahabatan Indonesia-Jepang dan peringatan 50 tahun ASEAN-Jepang.
Pertemuan dengan CEO Perusahaan Besar Jepang
Pada pertemuan dengan para CEO perusahaan-Perusahaan besar Jepang, pada intinya Jokowi menyampaikan bahwa saat ini Indonesia menjadi salah satu tempat tujuan investasi terbaik, sehingga menjadi saat yang tepat bagi mereka meningkatkan investasinya di Indonesia.
Jepang merupakan salah satu Investor terbesar di Indonesia dengan karakter investasi berkualitas. Namun selain berkualitas, investor juga harus mempertimbangkan aspek daya saing (competitiveness) untuk bisa bersaing dengan investor lainnya dalam berinvestasi dan berusaha di Indonesia. Artinya selain mengejar kualitas yang baik, tapi juga tetap mempertimbangkan harga yang bersaing (kompetitif).
Saat ini, Pemerintah Indonesia sedang membangun Ibu Kota Negara yang baru, karena itu akan banyak peluang untuk investasi, baik untuk pembangunan infrastruktur, penyiapan teknologi dan lain-lain, yang terbuka kesempatan untuk investor Jepang melakukan investasi dalam pembangunan IKN tersebut.
Selain itu, untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha di Indonesia, telah dilakukan penyederhanaan dan penyempurnaan berbagai kebijakan investasi di Indonesia, terutama dengan telah ditetapkannya UU Cipta Kerja, dan penerapan sistem layanan perizinan berusaha elektronik yang terintegrasi (OSS RBA).
Karena itu, dengan berbagai kondisi dan potensi investasi yang sangat menarik ini, diharapkan para investor akan meningkatkan investasinya di Indonesia, sebagai salah satu tempat tujuan investasi terbaik saat ini.
Penulis: Dwi Aditya Putra
Editor: Anggun P Situmorang
