tirto.id - Letnan Jenderal TNI (Purn.) Soedharmono lahir di Gresik, Jawa Timur, tanggal 12 Maret 1927 atau 92 tahun silam. Sejarah mencatat, Soedharmono adalah Wakil Presiden (Wapres) RI ke-5 dan menjadi salah satu orang kepercayaan Soeharto ketika Orde Baru masih berjaya.
Kedekatan Soedharmono dengan Soeharto kian erat setelah Gerakan 30 September (G30S) 1965 yang menewaskan sejumlah petinggi TNI-AD. Ketika Soeharto menerima Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Supersemar, yang kelak menjadi kontroversi, Soedharmono adalah orang yang menyalin surat sakti tersebut.
Pergantian rezim dari Orde Lama ke Orde Baru ibarat berkah bagi Soedharmono. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Ketua Umum Golkar, hingga ditunjuk oleh Soeharto yang kala itu sudah berkuasa menjadi presiden untuk mendampinginya sebagai wapres.
Berikut ini kronik jejak-rekam Soedharmono:
1927
Lahir di Cerme, Gresik, Jawa Timur, tanggal 12 Maret 1927, dari pasangan R. Wiroredjo dan Soekarsi. Soedharmono sudah menjadi yatim-piatu sejak kecil dan dibesarkan oleh beberapa kerabatnya secara berpindah-pindah.
__________________________________
1945
Soedharmono masih remaja saat Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Ia sempat masuk sekolah pendidikan lanjutan, namun keluar lantaran terjadi perang. Soedharmono memilih ikut bertempur di usia yang masih amat muda, 18 tahun. Ia bergabung dengan laskar pemuda dan ikut melucuti senjata Jepang.
Kecakapannya membuat Soedharmono beberapa kali dipercaya memimpin laskar pemuda dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Ia dengan berani menghadapi pasukan Belanda yang saat itu telah kembali ke Indonesia dan ingin menjajah Nusantara lagi.
__________________________________
1949
Perang akhirnya usai seiring penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada akhir 1949. Soedharmono pun memanfaatkan masa-masa damai ini untuk meneruskan sekolah pendidikan lanjutan hingga lulus.
__________________________________1952-1962
Setelah lulus sekolah, Soedharmono pergi ke Jakarta dan diterima di Akademi Hukum Militer yang dituntaskannya pada 1956. Selama 1957-1961, Soedharmono ditugaskan di Medan sebagai jaksa militer. Tahun 1962, ia menerima gelar dari Universitas Hukum Militer, kemudian diangkat menjadi Ketua Personil Pesanan Satuan Kerja Pemerintah Pusat.
__________________________________
1963
Presiden Sukarno membentuk Komando Operasi Tertinggi (KOTI) ketika Indonesia sedang terlibat konfrontasi dengan Malaysia. Soedharmono pun bergabung dengan KOTI pada 1963.
________________________________1965
Soeharto diangkat sebagai Panglima Angkatan Darat sekaligus Kepala Staf pada Oktober 1965 atau tidak lama setelah terjadi G30S. Soedharmono berdiri di belakang Soeharto dan yakin bahwa otak dari peristiwa berdarah itu adalah orang-orang Partai Komunis Indonesia (PKI).
“Pak Nas mengatakan, para jenderal yang menjadi korban G30S ini adalah korban dari perbuatan fitnah, dan fitnah adalah lebih jahat daripada pembunuhan!” kata Soedharmono merujuk ucapan Jenderal A.H. Nasution yang lolos dari maut dalam peristiwa G30S itu.
1966
G30S membuat pengaruh Presiden Sukarno melemah, sebaliknya posisi Soeharto semakin menguat. Pada 11 Maret 1996, Soeharto menerima surat perintah dari Sukarno. Setelah itu, Soeharto mempercayakan kepada Soedharmono untuk menyalin ulang surat sakti yang pada akhirnya digunakan sebagai legitimasi pengambil-alihan kekuasaan tersebut.
Keesokan harinya, tanggal 12 Maret 1966, Soeharto memerintahkan Soedharmono ikut menyusun dekrit pelarangan PKI di Indonesia. Dekrit itu dibuat dengan mengatasnamakan Sukarno yang masih menjabat presiden, yakni dengan Keppres Nomor 1/3/1966 perihal Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).
__________________________________
1968
Adanya Supersemar melancarkan proses pengambil-alihan kekuasaan. Soeharto berhasil menjadi Presiden RI ke-2. Jasa Soedharmono pun tidak dilupakan. Pada 1968, ia ditunjuk Soedharmono sebagai Sekretaris Kabinet sekaligus Ketua Dewan Stabilitas Ekonomi.
__________________________________
1970
Soedharmono benar-benar menjadi orang kepercayaan sekaligus kesayangan Soeharto. Pada 1970, Soedharmono punya posisi baru, yakni sebagai Menteri Sekretaris Negara sehingga relasinya dengan presiden semakin dekat. Jabatan ini sangat lama diembannya, hingga 1988.
Presiden Soeharto bahkan memberi Soedharmono wewenang untuk peran menteri-menteri lain jika menteri yang bersangkutan sedang berhalangan. Soedharmono juga membantu menyusun pidato pertanggungjawaban Presiden Soeharto sebelum Sidang Umum MPR.
__________________________________
1982
Selain masih menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, Soedharmono juga merangkap posisi sebagai Menteri Dalam Negeri sejak 1 Oktober 1982. Namun, belum sampai setahun, jabatan ini dialihkan kepada Soepardjo Rustam karena Soedharmono juga harus fokus memimpin Golkar sejak 1983.
__________________________________1983
Atas rekomendasi Presiden Soeharto, Soedharmono terpilih sebagai Ketua Umum Golongan Karya (Golkar) pada 1983. Di bawah pimpinan Soedharmono, dominasi Golkar –yang selalu memenangkan Pemilu– menjadi salah satu alasan langgengnya kekuasaan Soeharto sebagai Presiden RI.
__________________________________
1988
Inilah pencapaian tertinggi Soedharmono di pemerintahan. Meskipun dalam prosesnya sempat memantik kontroversi, ia akhirnya tampil sebagai Wakil Presiden RI terhitung sejak 1 Maret 1988, menggantikan wapres sebelumnya yakni Umar Wirahadikusumah. Soedharmono menjalani peran sebagai Wapres ke-5 RI hingga 11 Maret 1993.
________________________________1998
Tanggal 21 Mei 1998, Soeharto menyatakan mundur sebagai presiden atas desakan gelombang mahasiswa yang menginginkan perubahan. Malam harinya, Soedharmono dan dua mantan wapres lainnya, Umar Wirahadikusumah dan Try Sutrisno, mengunjungi Soeharto di Cendana.
__________________________________2006
Soedharmono meninggal dunia tanggal 25 Januari 2006 sekitar pukul 19.40 WIB pada usia 78 tahun. Ia wafat setelah dirawat selama dua pekan di rumah sakit. Jenazah Soedharmono dikebumikan di Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, dengan upacara militer yang dipimpin langsung oleh Presiden RI saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Editor: Ivan Aulia Ahsan
