tirto.id - Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji mengatakan wacana Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani untuk mendatangkan guru asing ke Indonesia, sebagai suatu upaya yang tidak perlu.
"Harus dijelaskan dulu, landasan pemikiran, output dan outcome-nya, supaya tidak memantik kegaduhan yang justru kontra produktif," ujar Ubaid kepada Tirto, Sabtu (11/5/2019).
Sebab, kata dia, hal tersebut akan menjadi bencana jika tidak dipikirkan matang dan dijelaskan secara transparansi ke masyarakat.
Belum lagi berbagai persoalan di dunia pendidikan, seperti isu kesejahteraan guru honorer yang menurutnya belum juga tuntas.
"Pemerintah terkesan tidak mau usaha memperbaiki keadaan, justru lepas tangan dan menyerahkan pada orang asing," ujarnya.
Ia mengatakan, apabila guru asing tersebut memang dibutuhkan, setidaknya kriteria kompetensi dan wilayah kerja mereka harus jelas dulu. Agar tidak menimbulkan gesekan dengan guru-guru lokal.
"Bahkan calon-calon guru lulusan LPTK juga masih banyak yang menganggur," pungkasnya.
Menko PMK Puan Maharani mengutarakan wacananya untuk mendatangkan guru asing ketika menghadiri agenda Musrenbangnas di Jakarta pada Kamis (9/5/2019) kemarin.
"Kita ajak guru dari luar negeri untuk mengajari ilmu-ilmu yang dibutuhkan di Indonesia," ujar Puan.
Politikus PDIP ini mengatakan, apabila nantinya ditemukan adanya kendala bahasa, maka bisa menyiapkan banyak penerjemah dan alih bahasa.
Untuk itu, Puan menegaskan, dirinya akan meminta pihak sekolah menyampaikan kriteria pengajar yang dibutuhkan beserta jumlahnya. Dan usulan ini, kata dia, akan dikoordinasikan lagi.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Alexander Haryanto
