Indeks Uu Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Pemerintah Perbolehkan Korban Pemerkosaan Melakukan Aborsi
Izin aborsi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024. Berikut syarat-syaratnya.
Kemendikbud: Kekerasan Seksual Paling Banyak di Perguruan Tinggi
Kemendikbudristek melaporkan kasus kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan tertinggi yang terjadi di satuan pendidikan.
LBH APIK: UU ITE Rentan Kriminalisasi Korban Kekerasan Seksual
LBH APIK mendesak penghapusan Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan dan ayat (3) tentang pencemaran nama baik dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
Kemensos Beri Terapi Psikososial ke 11 Anak Korban Kekerasan
Kemensos akan terus berkoordinasi dengan psikiater dan psikolog klinis untuk pemulihan psikososial korban.
KPAI Dorong Pemerintah Segera Rampungkan Aturan Turunan UU TPKS
KPAI menilai masyarakat yang mendukung pemulihan korban kekerasan seksual pada anak perlu mendapat jaminan dari negara.
Kasus Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Naik 108 Kali Lipat
Komnas Perempuan mencatat kenaikan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik hingga 108 kali lipat pada periode 2017-2021.
Wamenag: Siulan Bernuansa Pelecehan Bisa Dilaporkan ke Polisi
Wamenag menjabarkan siulan yang bernuansa kekerasan seksual antara lain siulan yang tidak seronok dan juga mengandung unsur merendahkan atau melecehkan.
KemenPPPA Minta Perkosaan oleh Ayah Tiri di Batu Dijerat UU TPKS
Korban SYS (17) diperkosa berulang kali oleh ayah tirinya sejak bersekolah di SMP.
KemenPPPA: Ada Tiga PP dan 4 Perpres Peraturan Turunan UU TPKS
Kementerian PPPA tengah menyiapkan tiga PP dan empat Perpres sebagai peraturan turunan UU TPKS.
KSP Pastikan Pemerintah Segera Susun Aturan Turunan UU TPKS
Presiden Joko Widodo telah mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada 9 Mei 2022.
Komnas Perempuan Minta RKUHP Terintegrasi UU TPKS
Komnas Perempuan mengingatkan aturan perkosaan & pemaksaan aborsi dalam RKUHP terintegrasi dengan UU TPKS, terutama soal hak-hak korban.