Indeks Uu Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Rektor Unpam, E Nurzaman, bilang, sanksi akan diberikan jika perbuatan tersebut telah terbukti secara sah berdasarkan proses hukum yang berlaku.

Kemenko PMK menyebut, pemerintah terlambat mengajukan aturan turunan PP Nomor 29 Tahun 2025 dalam program penyusunan Dana Bantuan Korban TPKS.

Gagasan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mensyaratkan vasektomi bagi penerima bansos berpotensi melanggar HAM dan UU TPKS.

LPSK akan berdialog dengan BPJS, Kementerian Dalam Negeri, dan DJSN untuk membahas hak layanan kesehatan bagi korban kekerasan seksual.

Izin aborsi ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024. Berikut syarat-syaratnya.

Kemendikbudristek melaporkan kasus kekerasan seksual merupakan kasus kekerasan tertinggi yang terjadi di satuan pendidikan.

LBH APIK mendesak penghapusan Pasal 27 ayat (1) tentang kesusilaan dan ayat (3) tentang pencemaran nama baik dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemensos akan terus berkoordinasi dengan psikiater dan psikolog klinis untuk pemulihan psikososial korban.

KPAI menilai masyarakat yang mendukung pemulihan korban kekerasan seksual pada anak perlu mendapat jaminan dari negara.

Komnas Perempuan mencatat kenaikan kasus kekerasan seksual berbasis elektronik hingga 108 kali lipat pada periode 2017-2021.

Wamenag menjabarkan siulan yang bernuansa kekerasan seksual antara lain siulan yang tidak seronok dan juga mengandung unsur merendahkan atau melecehkan.

Korban SYS (17) diperkosa berulang kali oleh ayah tirinya sejak bersekolah di SMP.

Kementerian PPPA tengah menyiapkan tiga PP dan empat Perpres sebagai peraturan turunan UU TPKS.

Presiden Joko Widodo telah mengesahkan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada 9 Mei 2022.

Komnas Perempuan mengingatkan aturan perkosaan & pemaksaan aborsi dalam RKUHP terintegrasi dengan UU TPKS, terutama soal hak-hak korban.