Indeks Uji Materi Uu Ciptaker

Dalam putusannya, Mahkamah berpendapat bahwa jenis pekerjaan penunjang atau sementara memang diperuntukkan bagi skema PKWT dan tidak dirancang skema PKWTT.

Pemohon menyoroti Pasal 78 Ayat (1) huruf a yang dinilai tidak memiliki mekanisme baku terkait bentuk dan standar persetujuan lembur dari pekerja.

Pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK soal perbaikan UU Ciptaker sesuai arahan Presiden Jokowi.

Feri Amsari mengatakan perbaikan UU Ciptaker mesti sesuai prosedur yang diatur UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

DPR dan Pemerintah mempunyai tenggat waktu dua tahun untuk membereskan UU Cipta Kerja.

Airlangga sebut pemerintah akan segera menindaklanjuti putusan MK terkait UU Cipta Kerja yang dinyatakan bertentangan dengan UUD.

Sebelum melangkah ke legislative review, pemerintah akan membahas lebih lanjut dengan DPR apabila naskah UU Ciptaker ada kesalahan redaksional.

Dua serikat buruh, KSPSI dan KSPI, belum bisa ajukan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi lantaran UU Ciptaker belum memiliki nomor di Kemenkumham.