Indeks Teluk Benoa

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti telah menetapkan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim (KKM).

Penetapan Teluk Benoa sebagai Kawasan Konservasi Maritim tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 46/KEPMEN-KP/2019.

Sandiaga Salahuddin menyatakan akan menolak reklamasi jika merusak lingkungan alam dan merugikan nelayan.

Izin proyek reklamasi di Teluk Benoa kedaluwarsa. Masyarakat Bali boleh bernapas lega. Setidaknya untuk sementara.

Amdal izin lokasi reklamasi Teluk Benoa yang dipegang PT TWBI resmi kedaluwarsa sejak 25 Agustus lalu.

Ribuan pengunjuk rasa mengibarkan bendera dalam aksi menolak rencana reklamasi Teluk Benoa, di halaman gedung DPRD Bali, Denpasar.

Operasi tangkap tangan KPK terhadap Ketua Komisi D DPRD DKI, Mohamad Sanusi, memantik kepedulian publik mengenai reklamasi Teluk Jakarta. Ada tiga belas reklamasi pantai dan laut yang tengah berlangsung di Indonesia , Reklamasi menyedot perhatian karena risikonya yang tinggi terhadap lingkungan, Tak hanya itu reklamasi sangat berpengaruh pada kehidupan nelayan, di saat yang sama Bangunan mewah sudah berdiri

Wakil Gubernur Provinsi Bali Ketut Sudikerta mengatakan, keputusan "Pesamuhan Sabha Pandita" Parisada Hindu Dharma Indonesia yang salah satu keputusannya bahwa Teluk Benoa adalah kawasan suci perlu diperhatikan. Hal ini terkait dengan rencana revitalisasi kawasan tersebut.

Reklamasi meminggirkan nelayan tradisional. Menurut Ketua KNTI Jakarta, Presiden Jokowi harus membuktikan visi kemaritimannya. pembangunan pulau reklamasi ini memang berdampak pada warga pesisir utara teluk jakarta. Diperkirakan sebanyak 16.855KK akan sangat berdampak pada proyek reklamasi ini.

Reklamasi Teluk Jakarta sudah dilaksanakan meski belum ada peraturan daerah yang mengaturnya. Salah satu pengurukan yang sedang berlangsung adalah reklamasi Pulau G di sekitar Muara Angke. Para nelayan pun tak tinggal diam. Bersama beberapa LSM, mereka menggugat pemprov DKI Jakarta karena reklamasi itu akan berdampak buruk bagi pencaharian dan hunian mereka.

Pada 17 Maret 2016, peraturan daerah yang sedianya mengatur zonasi wilayah perairan dan pulau-pulau kecil lagi-lagi tak bisa disahkan