Indeks Subsidi Kendaraan Listrik Sepi

Masyarakat yang belum mau beralih dari motor konvensional menjadi kendaraan listrik menjadi salah satu hambatan pemberian subsidi sulit tercapai.

Saat ini pejabat istana diperbolehkan untuk rangkap jabatan. Hal ini memicu konflik kepentingan yang melemahkan kredibilitas dan pelayanan publik.

Pemerintah segera mengeluarkan syarat baru terkait subsidi kendaraan listrik roda dua atau motor listrik.

Pemerintah menyiapkan skema baru memperluas penjualan kendaraan listrik berdasarkan KTP atau Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Indef meminta pemerintah untuk mengevaluasi ulang kriteria penerima bantuan atau insentif Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KLBB).

Masyarakat enggan membeli motor atau mobil listrik lantaran sudah memiliki kendaraan konvensional dan masih menikmati subsidi BBM yang diberikan pemerintah.