Dalam rangkaian pertemuan itu, Menko Airlangga meminta MRP untuk ajukan uji materi ke MK. Sementara Ketum PPP & PAN sepakat DOB ditunda.
AMPTPI berpendapat rakyat Papua menolak dua kebijakan tersebut sebab upaya itu bukanlah politik rekognisi yang menjawab penderitaan rakyat Papua.
Nioluen Kotouki menilai pemekaran wilayah dalam UU Otsus Papua justru akan menyulitkan orang asli Papua (OAP).
DPR akhirnya mengesahkan RUU Otsus Papua menjadi Undang-Undang pada sidang paripurna, Kamis (15/7/2021) kendati dapat banyak penolakan.
DPR RI mengesahkan 30 anggota Pansus RUU tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.
Otsus Papua berakhir tahun depan. Banyak pihak menilai semestinya proyek itu tak dilanjutkan.
Kami menolak otonomi khusus jilid dua karena bukan kehendak rakyat Papua.
Dana Otsus Papua akan berakhir pada 2021 setelah 20 tahun berjalan, sehingga perlu dibahas terkait kelanjutan program tersebut.