Indeks Revisi Pp Pengupahan

Teguh menyebutkan UMP merupakan program yang penyusunannya masih mengacu kepada peraturan pemerintah pusat.

Serikat buruh dan pengusaha sama-sama mengusulkan formulasi penetapan upah, tapi skema yang ditawarkan berbeda.

“Kalau menyulitkan pengusaha, nanti pengusahanya tidak mau investasi di Indonesia kan repot lagi,” kata Moeldoko.

Sindikasi mempunyai tuntutan yang lebih spesifik. Meski mereka juga menuntut perubahan PP 78 tahun 2015, tetapi itu bukan menjadi prioritas.

Revisi terhadap PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dinilai oleh CORE dapat menghambat masuknya investasi asing di Indonesia.

Sejumlah buruh anggota KSPSI meminta Ma'ruf Amin mendorong revisi PP Pengupahan jika menang di Pilpres 2019.