Indeks Pln

Ekonom menilai rencana pemerintah menghapus daya listrik 450 VA akan memberatkan masyarakat khususnya rumah tangga miskin.

Eksekutif Energy Watch berharap pemerintah menaikkan daya listrik kelompok subsidi dari 450 VA ke 900 VA tidak memungut biaya lagi ke masyarakat.

DPR bersama pemerintah sepakat menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) untuk kelompok rumah tangga miskin.

Kominfo menegaskan jaminan keamanan data pelanggan merupakan tanggung jawab Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE), dalam kasus ini Telkom dan PLN.

PLN sudah melakukan pemeriksaan dan hasil awal ditemukan ada indikasi kelainan pada kWh meter di rumah pelanggan.

Maraknya kebocoran data pribadi belakangan, Guru Besar Fisip Unair, Prof. Dr. Henri Subiakto mendesak supaya RUU PDP segera diundangkan tahun ini.

Pertemuan Kementerian BUMN dan Delegasi Denmark membahas terkait energi baru dan terbarukan di Indonesia serta potensi kerja sama antar kedua negara.

Kemenkeu mengaku sudah mencairkan biaya kompensasi sebesar Rp104,8 triliun kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) hingga Juli 2022.

Rendahnya pasokan batu bara untuk PLTU milik perseroan terjadi karena rendahnya efektivitas penugasan yang diberikan perusahaan batu bara melalui DMO.

Arifin Tasrif mengatakan, inisiasi pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) DMO untuk mengamankan pasokan batu bara di dalam negeri menemui berbagai hambatan.

Arifin Tasrif mengatakan, konsumsi batu bara di dalam negeri masih tinggi yaitu sekitar 188,9 juta ton. Konsumsi ini diperkirakan turun pada 2025.

Kementerian ESDM mencatat dari 52 perusahaan batu bara, baru menyetor 8 juta ton dari total 18,89 juta ton yang seharusnya disetor untuk PLN di tahun ini.

Melalui implementasi BLU akan tercipta ekosistem industri batu bara yang sehat dan berkesinambungan.

Harga komoditas energi primer kembali naik jadi salah satu faktor kebutuhan batu bara penugasan dari pemasok belakangan makin terbatas.

Rencana penghapusan subsidi energi dinilai akan bebani warga. Terlebih jumlah penerima subsidi baik BBM dan listrik mencapai puluhan juta orang.

Pemerintah melunasi utang kompensasi atas penyaluran BBM dan listrik yang dilakukan sepanjang 2021 kepada PT Pertamina dan PT PLN mencapai Rp89,1 triliun.

Erick Thohir sebut program bersih-bersih BUMN tak sekadar membenahi segi bisnis, melainkan juga aspek hukum yang banyak dibantu penegak hukum.

Mekanisme pemberlakuan aturan pajak karbon didorong melalui berbagai kerja sama antar kementerian. Untuk uji coba, pemerintah akan menerapkan di PLN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta PLN menyusun strategi agar tetap menghasilkan listrik dengan emisi CO2 yang relatif rendah.

PMN akan diberikan dalam bentuk tunai dan non-tunai sebesar Rp73 triliun kepada 10 BUMN untuk pengembangan usaha maupun penugasan negara.