Indeks Perppu Covid-19

Sri Mulyani minta majelis hakim MK menolak gugatan uji materi UU No. 2/2020 yang merupakan pengesahan Perppu No. 1/2020.

Din Syamsuddin dan Amien Rais, dkk mencabut permohonan uji formil dan materi terhadap UU No.2/2020 soal kebijakan COVID-19 ke Mahkamah Konstitusi.

MK menyatakan tidak menerima gugatan nomor 23/PUU-XVIII/2020 dan 24/PUU-XVIII/2020 uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 soal pandemi COVID-19 karena telah kehilangan objek.

Presiden Jokowi akan diwakili sejumlah menterinya Menkumham Yasonna Laoly, Menkeu Sri Mulyani dan Jaksa Agung ST Burhanuddin menghadiri sidang gugatan Perppu COVID-19 di Mahkamah Konstitusi, hari ini.

Delapan dari 9 fraksi di DPR RI sepakat Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang penanganan COVID-19 menjadi UU dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (12/5/2020).

Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dijamin tidak akan memberikan kekebalan hukum bagi pejabat negara yang terbukti korupsi.

MK telah meniadakan sidang uji materi UU selama pandemi COVID-19 dan pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2020 ini merupakan yang pertama dilakukan sejak pandemi pada awal Maret 2020.

Amien Rais, Din Syamsuddin, MS Kaban hingga Hatta Taliwang mengajukan uji materi ke MK terkait Perppu COVID-19 yang diajukan Jokowi ke DPR RI.

Meski membingungkan, Ditlantas Polda Metro Jaya tetap gunakan Permenhub Nomor 18/2020 sebagai acuan aturan ojol boleh bawa penumpang saat PSBB di Jakarta.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyerahkan surat presiden tentang penambahan APBN untuk penanganan COVID-19.

Pemerintah memperlonggar batas defisit APBN melampaui 3 persen hingga 2023. Kebijakan ini dinilai akan jadi bumerang jika pemulihan ekonomi berlangsung lambat.

Pasal 27 dalam Perppu Nomor 1/2020 memicu polemik karena dianggap memberikan kekebalan hukum bagi KSSK. Apa yang mendasari ketentuan tersebut?