Indeks Perampasan Lahan Rakyat

KPA menilai selama ini reforma agraria ‘disempitkan’ menjadi program sertifikasi tanah. Perlu gebrakan untuk jalankan reforma agraria sejati.

Pemerintah Indonesia memaksakan pembuatan Omnibus Law. Parahnya, rakyat dan lingkungan akan terpinggirkan, sedangkan kelompok pemodal diuntungkan.

Realitas perampasan lahan Papua bisa menjungkirbalikkan akal sehat kita: ada tanah per meter dihargai Rp75; 1 hektare cuma Rp250 ribu.

Korporasi asing yang didukung pemerintah telah mengakuisisi lebih dari 422 lahan agraria skala besar di Afrika sejak tahun 2000. Hasil panennya juga bukan untuk kebutuhan lokal.

Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno menegaskan pemerintah Sumbar berpihak pada petani untuk mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan, bukan ingin bersikap zalim dengan mengambil alih tanah masyarakat dan tanah ulayat.

Meski dengan dalih gerakan percepatan tanam padi, Gubernur Sumatera Barat tidak berhak memaksa petani menyerahkan pengelolaan lahan kepada pihak manapun.