Indeks Penggusuran Jakarta

Kedatangan warga Kapuk Poglar ke Balai Kota bukan yang pertama kali sejak ancaman penggusuran dilontarkan Polda Metro Jaya.

Para penggiat kampung menjalin kontrak politik dengan Anies. Konsekuensinya, jika melanggar janji, Anies bisa menghadapi gugatan perdata.

Tak mau bedeng-bedeng itu kembali menjamur, Wakil Gubenur DKI Jakarta Sandiaga Uno meminta Kepala Satpol-PP untuk melakukan pengawasan dan penindakan di sekitar wilayah tersebut.

Sebelum melakukan penggusuran, Anies mengungkapkan, akan memberikan imbauan terlebih dahulu kepada warga yang menghuni jalan inspeksi Banjir Kanal Barat di Tanah Abang.

"Ada 200 rumah warga yang kemarin digusur dan mereka bertahan di kampung itu. Karena tidak ada rumah yang layak dan sehat dalam waktu 1,5 tahun sudah 20 orang warga yang meninggal," kata Anies.

Anies menyatakan akan segera berembuk dengan warga, pasca pengadilan mengabulkan class action kelompok warga Bukit Duri soal penggusuran di bantaran Sungai Ciliwung.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) mengabulkan class action warga tergusur normalisasi Kali Ciliwung Bukit Duri.

Pemerintah Kota Jakarta Utara menggusur bangunan liar yang berada di Taman Bersih, Manusiawi, dan Berwibawa di Kelurahan Papanggo.

Warga merasa PT KAI bukan pemilik lahan. PT KAI mengklaim pihaknya hanya meneruskan kepemilikan dari pemerintah kolonial Belanda.

Kendati mendapat kesempatan menghuni rumah susun, tapi korban gusuran di Jakarta harus menghadapi rentetan persoalan baru yang pelik.