Indeks Peleburan Brin

Salah satu temuan Ombudsman menemukan indikasi BRIN tidak optimal dalam melayani hak administrasi kepegawaian yang berproses naik golongan atau jabatan.

Menurut Komisioner Komnas HAM Sandrayati Moniaga BRIN melampaui kewenangannya dengan mengambil alih unit pengkajian & penelitian Komnas HAM.

Eks pegawai BPPT mengatakan awalnya BRIN akan mengevaluasi untuk direkrut ke BRIN, tapi ternyata kenyataannya langsung diputus kontrak.

Komnas HAM akan meminta keterangan, antara lain terkait dengan skema kepegawaian PPNPN BPPT dan mengupayakan solusi atas ratusan staf eks PPNPN BPP.

Peleburan Eijkman ke BRIN setidaknya berdampak pada tiga aspek: peneliti dengan kerja kontrak, fasilitas, hingga statusnya yang menurun.

BRIN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang langsung bertanggung jawab kepada presiden.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Demokrat Sartono Hutomo khawatir Eijkman akan bernasib seperti KPK.

Mulyanto menilai keputusan ini sangat tidak efektif dan berpotensi mengganggu program pengembangan riset dan inovasi nasional.

Presiden Jokowi resmi meleburkan LIPI, BPPT, BATAN dan LAPAN ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).