Indeks Menteri Hukum Dan Ham

Salah satu isi dalam pasal UU MD3 adalah mengatur kewenangan DPR memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat secara paksa melalui kepolisian.

"Tim khusus ini sudah jalan tapi kami sungguh mengharapkan adanya Peraturan Presiden (Perpres) yang melibatkan tim besar termasuk para pakar," ujar Yasonna.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly tidak hadir dalam agenda pemeriksaannya di (KPK) dan meminta penjadwalan ulang. 

Menkumham Yasonna Laoly meminta kepada seluruh Kanwil di Indonesia untuk memastikan kapasitas lapas di Indonesia, baik dari segi daya tampung maupun perbandingan antara jumlah tahanan dan sipir.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pihaknya akan menambah peralatan deteksi narkotika teknologi tinggi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan seharga 2 miliar.