Masuk tirto.idIndeks Mandatory Spending
Mandatory Spending Dihapus saat RI Masuk Kategori Gagal Sistemik
DPR mengimbau pemerintah agar waspada karena Indonesia masuk kategori negara gagal sistemik, apalagi bersamaan dengan dihapusnya mandatory spending.
Penghapusan Anggaran Wajib Kesehatan Tak Sesuai Rekomendasi WHO
Penghapusan alokasi belanja wajib di bidang kesehatan atau mandatory spending dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan dinilai sebagai kemunduran.
Tanpa Alokasi Wajib, Anggaran Kesehatan Jadi Berbasis Kinerja
Kemenkes merubah haluan anggaran kesehatan Indonesia dari alokasi belanja wajib (mandatory spending) menjadi anggaran berbasis kinerja dalam UU Kesehatan.
Tolak UU Kesehatan, Demokrat: Negara Abai Hak Dasar Warga
Demokrat menyoroti penghapusan kewajiban alokasi anggaran di bidang kesehatan minimal 5 persen yang ditetapkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
DPR: Penetapan Mandatory Spending Penting untuk Penanganan Wabah
Mandatory spending di bidang kesehatan merupakan aspek penting dalam menjamin terlaksananya penanganan wabah.
Mandatory Spending Dihapus, Kontra dengan Reformasi Kesehatan
Hilangnya mandatory spending dalam APBN dinilai kontradiktif dengan wacana transformasi kesehatan.
Mandatory Spending Lenyap, Nasib Layanan Kesehatan Dipertaruhkan
IAKMI sebut keputusan menetapkan alokasi anggaran kesehatan berbasis program merupakan tindakan yang berisiko.
