Indeks Mandatory Spending

DPR mengimbau pemerintah agar waspada karena Indonesia masuk kategori negara gagal sistemik, apalagi bersamaan dengan dihapusnya mandatory spending.

Penghapusan alokasi belanja wajib di bidang kesehatan atau mandatory spending dalam Undang-Undang (UU) Kesehatan dinilai sebagai kemunduran.

Kemenkes merubah haluan anggaran kesehatan Indonesia dari alokasi belanja wajib (mandatory spending) menjadi anggaran berbasis kinerja dalam UU Kesehatan.

Demokrat menyoroti penghapusan kewajiban alokasi anggaran di bidang kesehatan minimal 5 persen yang ditetapkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hilangnya mandatory spending dalam APBN dinilai kontradiktif dengan wacana transformasi kesehatan.

IAKMI sebut keputusan menetapkan alokasi anggaran kesehatan berbasis program merupakan tindakan yang berisiko.