Indeks Kesra

Kemenkes mewaspadai sejumlah penyakit tropis yang terabaikan (NTDs) di Indonesia antara lain filariasis, cacingan, schistosomiasis, kusta, dan frambusia.

Plt Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari menekankan pentingnya penataan enam aliran sungai yang melewati Manado.

"Tidak elok jika tindakan tidak bertanggung jawab oleh beberapa pihak harus mengorbankan klub."

24 KK dipindahkan ke Rusun Cipinang Besar Utara dengan skema sewa.

Skema pembiayaan masih terus dikaji bersama Komisi VIII DPR serta mitra perjalanan haji. Rencananya akan diputuskan pada Februari 2023.

Menurut BKKBN, DKI Jakarta sudah diintervensi dengan berbagai skema bansos yang ada untuk mengurangi kemiskinan.

Banyak Lembaga Perekrutan PRT yang hanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) atau bahkan tidak punya NIB tanpa sertifikat standar terverifikasi Permenaker.

Akses utama menuju daerah wisata Sabang hingga tugu nol kilometer Indonesia lumpuh total karena belasan titik longsor.

Sebanyak 420 rumah warga mengalami rusak berat, 103 rusak sedang dan 448 rusak ringan.

Kemnaker beralasan UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 tidak secara eksklusif melindungi pekerja rumah tangga (PRT).

Rute pelayaran dari Pelabuhan Tanjung Api-Api (TAA), Banyuasin, Sumatra Selatan menuju Pelabuhan Tanjung Kalian, Bangka Belitung ditutup sementara.

GERAK mendesak Pj Gubernur Heru Budi Hartono dan PAM Jaya untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait penyediaan Air di Jakarta.

Presiden Joko Widodo diagendakan untuk membuka Muktamar Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur, pada 21-24 Februari 2023.

Konser Sheila on 7 di Kemayoran, Jakarta, dibuka oleh band Cokelat dan Perunggu.

Joko Agus Setyono, Dhany Sukma dan Michael Rolandi dinyatakan lolos dalam tahapan tes calon Sekretaris Daerah (sekda) Provinsi DKI Jakarta.

Layanan listrik di Kecamatan Bunguran Tengah, Bunguran Batubi dan Bunguran Utara terputus karena tiang dan kabel jaringan listrik tertimpa pohon tumbang.

Menurut analisis BMKG, gempa bumi di Melonguane tidak berpotensi menimbulkan tsunami.

KPK mendorong pemerintah mengubah skema pembiayaan haji demi menjaga keberlanjutan dana nilai manfaat.

Partai Buruh tidak ingin pengelolaan dana haji dilakukan secara ugal-ugalan sehingga diperlukan audit publik untuk mencermatinya.

Menurut Bukhori angka Rp50 juta untuk ongkos naik haji sudah cukup rasional ketimbang usulan pemerintah sebesar Rp69 juta.