Pegawai Negeri Sipil (PNS) banyak diminati karena memberikan kepastian gaji hingga jaminan masa pensiun. Namun, PNS juga sering mendapat pandangan miring terutama soal efektivitas kinerjanya.
Badan Kepegawaian Negara (BKN) tercatat 10 ribu Aparatur Sipil Negara (AN) sebagai fiktif yang masih menerima insentif sehingga membebani anggaran negara.
Salah satu Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Laode Ida mengatakan ada tiga lembaga penyelenggara pelayanan publik negara ini yang terburuk dalam memberikan layanan publik.