Kementerian PUPR mendapat pagu anggaran sebesar Rp125,2 triliun. Adapun anggaran tersebut akan digunakan untuk sederet proyek pembangunan infrastruktur.
Kementerian PUPR mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp23 triliun untuk 200.000 unit rumah dan BP2BT sebesar Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah pada 2022.
Kementerian PUPR menggandeng konsultan Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk mengawasi pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur.
Peraturan Presiden (Perpres) mengenai insentif untuk investor dan swasta yang menanamkan modalnya di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan segera terbit.