Indeks Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Klhk

Jaminan hukum bagi akademisi evaluator lingkungan terdapat pada Pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH.

Penanganan 116 ton sampah dilakukan setelah ada laporan warga mengenai tumpukan sampah yang menggunung hingga dekat atap bangunan pasar.

Perusahaan-perusahaan itu lalai mengendalikan erosi dan air larian yang berdampak pada pencemaran dan sedimentasi di DAS Batang Toru dan Garoga.

Konsep agroforestri dikembangkan karena keragaman hayati yang dihasilkan darinya dianggap mampu menjaga air tanah.

Kementerian LHK mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,01 triliun untuk program Bantuan Sosial kepada kelompok tani hutan yang terkena dampak COVID-19.

Luas lahan yang disegel lebih dari 9.000 hektar yang tersebar di Kalimantan dan Sumatera.

Para petani meminta KLHK melakukan intervensi hukum dalam penyelesaian konflik lahan antara Perhutani KPH (Kesatuan Pemangku Hutan) Kendal dengan petani Surokonto Wetan.

Pembuat petisi penyelamatan Beruang Bandung mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerjunkan tim dokter independen ke Kebun Binatang Bandung

Kejaksaan Agung sedang memeriksa dugaan korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam pemberian izin pinjam kawasan hutan (IPPKH) di Kementerian Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).

Siti Nurbaya mengajak masyarakat untuk mengembangkan pohon sengon di lahan gambut karena memiliki nilai ekonomi tinggi bagi masyarakat.

Uni Eropa mengimbau agar negara-negara G20 mengimplementasikan Perjanjian Paris sebagai bentuk komitmen perubahan iklim dunia. Untuk itu, Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun menyatakan segara meratifikasi Perjanjian Paris untuk menjadi undang-undang yang mendukung komitmen perubahan iklim.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengingatkan Pemda untuk menjalankan moratorium dengan tidak melakukan kegiatan baru di lahan gambut. Hal ini karena masih muncul beberapa inisiasi dari daerah untuk membuka kegiatan baru di lahan gambut. Padahal, Surat Edaran Menteri LHK Nomor 494/Menlhk-PHPL/2015 telah melarang pembukaan baru atau eksploitasi lahan gambut.

Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) San Afri Awang mengaku bahwa pihaknya hanya berwenang dalam aspek lingkungan dalam proyek reklamasi Teluk Jakarta. Kewenangan untuk menentukan lokasi reklamasi, menurutnya, ada di tangan Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan perizinan ada di tangan pemerintah daerah terkait.