Indeks Kasus Korupsi Wali Kota Bekasi

KPK mengapresiasi putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang memperberat hukuman penjara kepada Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi.

JPU KPK juga menuntut kepada majelis hakim agar mencabut hak politik untuk dipilih sebagai pejabat publik terhadap Rahmat Effendi selama lima tahun.

Penerimaan denda dari terpidana kasus korupsi serta hasil lelang telah disetorkan jaksa KPK ke kas negara.

Ada empat orang penyuap Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi yang dijebloskan ke penjara khusus koruptor.

Rahmat Effendi didakwa menerima suap sebesar Rp10 miliar terkait dengan dugaan persekongkolan dalam pengadaan pembelian lahan untuk pembangunan Polder Air.

Wali Kota Bekasi nonaktif Rahmat Effendi dan empat terdakwa lainnya segera disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN Bandung.

KPK memeriksa petinggi PT Summarecon Agung, Oon Nusihono sebagai saksi untuk tersangka Wali Kota Bekasi nonaktif, Rahmat Effendi.

KPK menduga Rahmat Effendi meminta uang dari para camat & ASN Pemkot Bekasi untuk membangun perkemahan mewah atau glamour camping (glamping).

Penyidik KPK akan memanggil saksi-saksi atas kasus dugaan TPPU Rahmat Effendi.

Rahmat Effendi diduga memotong dana dari sejumlah ASN di Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat.

KPK telah menyita dokumen-dokumen proyek ganti rugi lahan yang melibatkan Wali Kota Bekasi non-aktif Rahmat Effendi.