Indeks Jokowi

Jokowi menegaskan tak akan melindungi Menteri Sosial Juliari Batutara yang jadi tersangka KPK.

Arahan Presiden Jokowi terkait penerapan protokol kesehatans saat Pilkada 9 Desember 2020.

Jokowi akui posisi ekspor Indonesia masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain.

Jokowi membubarkan BRTI. Ada yang menganggap itu keliru karena bakal membuat industri komunikasi jadi monopoli pemain tertentu.

Klaim hasil positif penanganan COVID-19 menjadi landasan Jokowi meyakini perekonomian nasional akan semakin membaik.

Jokowi kesal karena jumlah kasus dan penanganan COVID-19 di Indonesia malah kian memburuk.

Satgas COVID-19 meminta para pelaksa Pilkada 2020 memfasilitasi pelaksanaan protokol kesehatan untuk cegah penyebaran Corona.

Penanganan kesehatan COVID-19, khususnya terkait persoalan vaksinasi menjadi 1 dari 4 fokus APBN 2021.

Pemerintah sebelumnya menggeser cuti bersama saat Hari Raya Idul Fitri dari 26-29 Mei 2020 menjadi 28-31 Desember 2020.

Jokowi tak mau pelaksanaan Pilkada mengganggu kerja penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi akibat pandemi.

Jokowi klaim adanya UU Cipta Kerja akan membuka pintu bagi pengusaha dunia untuk berinvestasi di Indonesia.

Presiden Jokowi sebut penanganan COVID-19 di Indonesia yang berjalan baik tidak lepas dari peran semua kepala daerah.

Kadin mengklaim sudah mendampingi jutaan petani kelapa sawit dan cabai. 

Jokowi percaya Kadin bisa mengejar target pendampingan dua juta petani swadaya dalam waktu 2 tahun.

BUMN dianggap sebagai badan usaha milik relawan. Jabatan tersebut dianggap hanya diberikan berdasarkan balas budi atas jasa memenangkan Jokowi.

Masih ada sekitar 10 ribu hektare lahan food estate di Kalteng yang belum digarap, klaim Kementan.

Presiden Jokowi menambah jabatan Wakil Menteri di Kementerian Perindustrian dan mengubah susunan organisasi di Kemenperin.

PSI menyebut Anies menjegal proyek pusat karena menghapus rute LRT yang terdapat dalam perpres. Pemprov bilang semua masih dikaji.

Gatot Nurmantyo memilih tidak hadir dalam pemberian penghargaan dari Jokowi dengan alasan kondisi pandemi COVID-19.

Kader PMII yang tidak menolak total UU Cipta Kerja diundang ke Istana oleh eks Ketum PMII dengan 'surat perintah'.