Indeks Jalan Berbayar Elektronik

Dalam kajian lanjutan terhadap ERP, Dishub DKI menyebut akan memperluas berbagai masukan ke dalam Raperda PL2SE tersebut.

Pelayanan transportasi publik dianggap belum maksimal sehingga kebijakan tersebut justru menuai polemik karena akan menyengsarakan warga Jakarta.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pemerintahannya memerlukan waktu yang lama untuk memutuskan kebijakan jalan berbayar di Ibu Kota.

Kebijakan tersebut dinilai memojokkan ojek online lantaran ada pertambahan biaya operasional ERP yang ditanggung dari dompet para pengemudi.

Kebijakan ERP dinilai masih layak dilakukan Pemprov DKI karena efektif dalam upaya mengontrol kendaraan pribadi.

Ketentuan mengenai tarif, ruas jalan, jenis kendaraan, dan lain-lain merupakan substansi yang akan dibahas.

BPJT menargetkan sistem jalan berbayar elektronik atau ERP dapat diterapkan di Jakarta pada akhir 2019.

Anies Baswedan mengatakan Pemprov DKI Jakarta akan berkonsultasi dengan Kejaksaan untuk memastikan tender proyek electronic road pricing (ERP) tidak bermasalah.

BPTJ masih mempersiapkan penerapan sistem jalan berbayar (ERP) di DKI Jakarta. BPTJ menargetkan sistem ERP bisa mulai diberlakukan pada tahun 2019.

Sistem jalan berlayar diberlakukan agar pengguna jalan Sudirman-Thamrin beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum massal.

Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyatakan, Perda tentang sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) akan dirampungkan Desember 2018.