Indeks Izin Riset

Kemenristek Dikti menyatakan izin bagi peneliti asing diperketat untuk menjaga keamanan nasional.

Untuk bisa meneliti di Indonesia, seorang periset mesti mengantongi izin pemerintah. Ritual birokratis yang wajib dilalui pun tidak mudah.

Museum dan arsip TNI adalah aset penting bagi penulisan sejarah Indonesia. Tanpa penjelasan yang memadai, kebijakan membatasi pengunjung di museum hanya akan memancing kecurigaan publik bahwa TNI menghalangi pendidikan sejarah Indonesia yang lebih baik.

Pembatasan akses masuk peneliti asing ke museum-museum militer dipandang sebagai bentuk paranoia tentara.

Warga negara asing dilarang masuk museum-museum Pusjarah TNI pada Agustus 2017-Januari 2018. Para peneliti asing menilainya sebagai paranoia.

Kemendagri harus segera membuat revisi soal Surat Keterangan Penelitian (SKP) yang dinilai mengekang. Ini karena Permendagri lama pun bermasalah.

Pencabutan 51 Permendagri dilakukan guna menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo ihwal investasi.

Terbitnya Permendagri yang membatasi riset mengingatkan diktum lama budaya politik otoriter bahwa “hanya pemerintah yang tahu yang terbaik” untuk warganya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP) akhirnya ditunda penerapannya.

Ada aroma "pengekangan" dalam Permendagri Nomor 3 Tahun 2018 menjadi perbincangan di media sosial (medsos). Riset tidak boleh menimbulkan keresahan, mengganggu norma, dan NKRI.