Indeks Ibu Kota Baru

Tsmara Amany menyatakan agar aspek lingkungan hidup dalam pembangunan Ibu Kota diperhatikan.

Juru Bicara Milenial TKN, Lathifa Al Anshori berharap ibu kota baru tidak hanya menjadi lokasi pusat pemerintahan, tapi juga kawasan yang bisa dikunjungi untuk berwisata.  

Menurut Bambang Brodjonegoro, salah satu keuntungan memindahkan ibu kota ke kawasan tengah RI adalah memudahkan pemerintah membentuk birokrasi yang menjangkau semua wilayah. 

Bappenas merencanakan proses pemindahan ibu akan melalui sejumlah tahapan. Pemindahan ibu kota ditargetkan mulai terealisasi pada 2024. 

Bappenas memastikan pemindahan ibu kota tidak akan membuat harga properti di Jakarta merosot. Sebab, Jakarta masih menjadi pusat bisnis. 

Direktur Eksekutif CORE, Mohammad Faisal menilai pemerintah sebaiknya tak buru-buru mempublikasikan nama-nama wilayah calon ibu kota yang baru.

Pemindahan ibu kota bertujuan untuk mengurangi beban Jakarta dan menjadikan Jakarta sebagai kota bisnis, ekonomi, keuangan yang berskala regional Asia Tenggara dan internasional.

Pertama, biaya pemindahan ibu kota diestimasikan sebesar Rp466 triliun atau sekitar 32,9 miliar dolar AS. Sementara skenario kedua, biayanya diperkirakan mencapai sekitar Rp323 triliun atau 22,8 miliar dolar AS.

Rancangan alas hukum itu dibutuhkan agar pelaksanaan pemindahan ibu kota bisa berjalan lancar meski terkendala dengan pergantian presiden.

Empat gubernur mendatangi Presiden Joko Widodo untuk mengusulkan kandidat ibu kota baru Indonesia, yakni Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Fadli Zon menganggap wacana pemindahan ibu kota itu akan tenggelam dengan sendirinya.

Fithra Faisal Hastiadi meragukan pemindahan ibu kota bisa memunculkan pusat ekonomi baru dan pemerataan pembangunan.

Bhima Yudistira memperkirakan 3 masalah bisa muncul di lokasi ibu kota yang baru. Tiga masalah itu adalah tingginya laju inflasi, ketimpangan ekonomi dan peningkatan kriminalitas.

Rencana pemindahan ibu kota dikhawatirkan memicu aksi spekulasi mafia tanah. Harga tanah di lokasi ibu kota baru bisa melonjak akibat ulah mafia tanah. 

Polri mendukung rencana pemindahan Ibu Kota demi kemaslahatan bangsa. 

Menurut Bhima, dampak pembangunan infrastruktur ini bakal hanya dirasakan oleh masyarakat di lokasi ibu kota baru dan bakal kurang berdampak pada perekonomian nasional.

Jokowi menyatakan pemerintah sudah mengantongi tiga kandidat lokasi ibu kota baru. Ketiga lokasi itu masih dikaji kelayakannya. 

Alasan pemerintah pindahkan ibu kota negara karena Jakarta kerap di landa banjir, macet hingga kualitas air sungai yang tercemar.

Berdasarkan kajian Bappenas, ada tiga alternatif pemindahan ibu kota negara. Salah satunya ialah memindahkan ibu kota ke luar Jawa.  

Pemerintah berencana memindahkan ibu kota negara ke luar pulau Jawa dan Jakarta akan menjadi pusat bisnis Indonesia.