Indeks Hadi Tjahjanto

Menkopolhukam Hadi Tjahjanto memilih mendengarkan penjelasan dari KPU lebih dulu terkait masalah Sirekap.

Hadi Tjahjanto membeberkan beberapa poin terkait isi pertemuan dengan Sri Sultan Hamengkubuwono X hari ini.

Menurut Dewi Kartika, penunjukan AHY hanya bagi-bagi posisi jabatan menteri ketimbang memberikan solusi bagi PR besar realisasi reforma agraria.

Hadi Tjahjanto mengaku mendapat arahan dari Mahfud MD terkait program kerjanya sebagai Menkopolhukam selama 8 bulan ke depan.

Mahfud MD menilai Hadi Tjahjanto sosok yang baik dan profesional, sehingga yakin bisa menjalani pekerjaan baru sebagai Menko Polhukam.

Kekayaan Hadi terbagi atas tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, surat berharga, serta kas dan setara kas.

Hadi Tjahjanto memberi petuah ke AHY untuk melanjutkan berbagai program, termasuk memberantas semua mafia tanah.

Jokowi melantik Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri ATR dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Hadi Tjahjanto hadir ke Istana untuk dilantik menjadi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan menggantikan Mahfud MD.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dikabarkan akan menjadi Menteri ATR dan Hadi Tjahjanto menjadi Menkopolhukam.

Presiden Jokowi akan melantik Menko Polhukam dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (21/2/2024).

Menteri ATR Hadi Tjahjanto menyerahkan kepada aparat penegak hukum terkait pihak  Pontjo Sutowo masih menduduki Hotel Sultan di kawasan GBK, Jakarta Pusat.

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menekankan tidak boleh ada diskriminasi dalam penyelesaian sertifikasi tempat-tempat ibadah.

Menteri ATR/BPN (Purn) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pemerintah sudah mencatat 100,14 juta bidang tanah lewat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto berjanji terus 'menggebuk' pegawainya yang jadi mafia tanah karena tidak tega melihat keluhan yang dialami masyarakat.

Presiden Jokowi meminta Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan sertifikat lahan akibat masalah agraria.

Publik terus menuntut Hadi Tjahjanto menuntaskan beragam persoalan agraria, terutama terkait sengketa pertanahan & mafia tanah.

Seragam dan atribut baru Kementerian ATR/BPN menuai kritik. Selain tak berkaitan dengan tupoksi, atribut baru lebih kental semangat militerismenya.

Komisi II DPR menyebut Kementerian ATR/BPN harus fokus memperbaiki pelayanan masyarakat terkait sertifikasi tanah.

Penambahan atribut baru berupa baret dan tongkat komando ini agar pegawai BPN lebih berwibawa dan bisa setara dengan aparat penegak hukum di daerah.