Indeks Fb Post

Menurut Dedi, pelaku harus mendapat tindakan tegas dan diproses secara hukum.

Maman melihat tidak adanya payung hukum yang jelas untuk profesi ojol, sehingga sulit mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Salah satu bentuk sanksi tersebut, yakni penundaan rekomendasi penyaluran anggaran.

Pemerintah sedang berkoordinasi secara intens agar kebijakan tarif impor baru dari AS tidak berdampak pada industri dalam negeri.

Revisi KUHAP akan lebih berfokus pada perihal hak asasi manusia (HAM) para pelanggar hukum.

Arifah menyampaikan kondisi ketiga korban sendiri berbeda-beda secara psikologis dan telah mendapatkan penanganan khusus.

Hingga saat ini, korban pelecehan yang dilakukan oleh MSF diketahui sebanyak dua orang.

Bawaslu menyebut sejumlah PSU lain yang juga memiliki kerawanan, salah satunya adalah PSU di Tasikmalaya.

Pigai menilai, permohonan penghapusan SKCK ini, telah menjadi sikap publik yang ditandai adanya dukungan dari DPR dan masyarakat sipil.

Operator jaringan harusnya tidak boleh lagi pasang kabel di udara karena sudah dilarang melalui perda dan undang-undang.

Eks pimpinan KPK, Nurul Ghufron, diketahui mendaftar seleksi hakim agung MA untuk kamar pidana.

KPU akan siap dengan segala kondisi apabila MK memerintahkan untuk diadakan PSU kembali.

Dokumen tambahan terkait ekstradisi Paulus Tannos akan dikirimkan ke otoritas Singapura pada 30 April 2025.

Peserta aksi menuntut Pramono Anung mencopot Dirut Bank DKI yang dinilai tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.

Red Sparks dipastikan batal berkunjung ke Indonesia tahun 2025 ini. Apa sebabnya dan kapan jadwal penggantinya?

Ruangan yang digeledah penyidik KPK di antaranya ruang bendahara KONI Jawa Timur dan penyimpanan dokumen.

Bahlil menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk mengurangi impor minyak.

Komisi II DPR meminta MK untuk tidak berlarut-larut dalam menangani sidang perselisihan hasil Pilkada.

Kemenkes berencana mewajibkan tes kejiwaan bagi peserta PPDS. Pengamat berpendapat perlu ada perbaikan budaya dan memastikan lingkungan kerja yang aman.

Komisi II DPR RI ditugaskan merevisi UU ASN, salah satu pasal yang diubah terkait pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat eselon oleh presiden.