Indeks Erp

Dishub DKI Jakarta menyampaikan kepada perwakilan ojol bahwa proses ERP masih dibahas di Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta.

Persoalan dilematis soal taksi online dinilai bisa diatasi dengan cara merevisi UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ.

Dalam satu tahun orang Jakarta menghabiskan 75 jam, sekitar 3 hari, dalam kemacetan, menurut data TomTom Traffic Index 2022.

Dalam kajian lanjutan terhadap ERP, Dishub DKI menyebut akan memperluas berbagai masukan ke dalam Raperda PL2SE tersebut.

Garda Indonesia pun tetap menolak aturan terkait  jalur elektronik berbayar di DKI Jakarta.

Pelayanan transportasi publik dianggap belum maksimal sehingga kebijakan tersebut justru menuai polemik karena akan menyengsarakan warga Jakarta.

Kebijakan tersebut dinilai memojokkan ojek online lantaran ada pertambahan biaya operasional ERP yang ditanggung dari dompet para pengemudi.

Kemacetan lalu lintas yang tinggi di kota-kota besar Indonesia menelan biaya setidaknya USD5,6 miliar (Rp87,36 triliun)

Kebijakan ERP dinilai masih layak dilakukan Pemprov DKI karena efektif dalam upaya mengontrol kendaraan pribadi.

Penjelasan tentang apa itu jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) yang direncanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ketentuan mengenai tarif, ruas jalan, jenis kendaraan, dan lain-lain merupakan substansi yang akan dibahas.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan tarif Electronic Road Pricing (ERP) masih dalam pembahasan dengan pemerintah pusat.

Dinas Perhubungan Depok menegaskan penerapan jalan berbayar atau di Jalan Margonda Raya masih dalam tahap kajian BPTJ.

Politikus PSI Viani Limardi meragukan penerbitan Instruksi Gubernur DKI Nomor 66 Tahun 2019 bisa menyelesaikan masalah polusi udara di Jakarta. 

Jokowi mendorong agar pemerintah DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung pengurangan kendaraan pribadi di ruas jalan. Salah satunya, adalah penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).

Menurut Anies, tim kajian itu memiliki peran untuk menindaklanjuti segala hal yang terkait dengan rencana penerapan ERP di ibukota.

Dishub DKI Jakarta menyatakan proses tender ERP akan berlanjut meski dua peserta lelang dikabarkan mundur.

Anies menyatakan penerapan jalan berbayar untuk sepeda motor terkendala oleh ketentuan dalam pasal 3 PP nomor 97 tahun 2012.

BPTJ masih mempersiapkan penerapan sistem jalan berbayar (ERP) di DKI Jakarta. BPTJ menargetkan sistem ERP bisa mulai diberlakukan pada tahun 2019.