Indeks Draf Ruu Kup

RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) atau RUU KUP akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR, Kamis (7/10/2021).

Prastowo memastikan dalam draf RUU KUP yang akan disahkan DPR, barang kebutuhan pokok bebas dari pengenaan PPN.

Terkait PPN sembako yang dikritik sejumlah pihak, Ditjen Pajak tegaskan hanya sembako kelas premium yang akan kena.

Rencana pemberlakuan PPN untuk sekolah atau jasa pendidikan di RUU KUP menuai polemik. Apa dampaknya bila terealisasi?

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco mengklaim sampai saat ini DPR belum menerima draf RUU KUP yang menuai protes dari publik.

Asosiasi pedagang IKAPPI dan asosiasi petani APTRI menolak rencana pemerintah terkait sembako dikenakan PPN.

YLKI menilai kebijakan mengenai PPN sembako dan beberapa sektor jasa termasuk sekolah bakal kena PPN ini tidak manusiawi.

Pemerintah akan mengenakan PPN terhadap sejumlah sektor yang semula dibebaskan dari pajak.