Indeks Darurat Sipil

Hingga saat ini, tidak ada penetapan darurat sipil oleh Presiden Jokowi di Papua.

Penetapan darurat sipil dinilai bakal semakin meningkatkan intensitas konflik, karena hal itu bagian dari pendekatan keamanan.

Jika status darurat sipil diterapkan di Papua maka negara berpotensi melakukan pelanggaran HAM karena kepemilikan wewenang yang semakin besar.

Marcos mengumumkan negara dalam keadaan darurat. Dalihnya: memberantas komunis.

Pelibatan TNI dalam menangani Corona dirasa tidak tepat. Mereka dinilai dapat menyalahgunakan wewenang, apalagi jika peraturan yang ada tak cukup.

Kebijakan darurat sipil ala Joko Widodo dalam mencegah penyebaran virus corona Covid-19 di Indonesia.

Pasien positif COVID-19 per 30 Maret mencapai 1.414 kasus. Presiden Jokowi pun membuka peluang kebijakan pembatasan sosial berskala besar diikuti dengan status “darurat sipil.”

Jokowi segera tetapkan pembatasan sosial skala besar dan meminta aturannya segera dirampungkan, termasuk pemberlakuan darurat sipil jika keadaan memburuk.