Konflik PM Anwar & Raja Malaysia Soal Tahanan Rumah Najib Razak

tirto.id - Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan berseberangan dengan Raja Malaysia Ibrahim Iskandar terkait status tahanan rumah eks PM Najib Razak. Ketegangan antara dua pemimpin Malaysia itu bersumber dari pemberian pengampunan bersyarat oleh Raja pada terpidana skandal korupsi 1MDB tersebut.

Ketidaksepahaman antara PM dan Raja Malaysia itu bermula pada pekan lalu. Pada Jumat (6/11/2026), partai yang menaungi Najib Razak, UMNO, mengumumkan bahwa mereka telah membayar denda senilai RM50 juta atau sekitar Rp223,56 miliar untuk mengubah status hukuman Najib Razak jadi tahanan rumah.

“UMNO telah merampungkan seluruh prosedur pembayaran di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur,” kata Sekretaris Jenderal UMNO Asyraf Wajdi Dusuki pada Jumat, dinukil dari CNA.

Pasca-pengumuman itu, PM Malaysia Anwar Ibrahim meresponsnya dengan kritik. Ia mengaku tak sepakat dengan keputusan UMNO membayar denda.

Anwar Ibrahim menilai bahwa hal itu justru berdampak buruk pada penanganan kasus korupsi di Malaysia. Menurutnya, hal itu justru memberikan kesan bahwa korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang melibatkan miliaran ringgit dapat diabaikan begitu saja hanya dengan penebusan denda.

“Secara pribadi, saya tidak setuju. Meskipun kita memiliki hubungan persahabatan dengan Najib, hal itu tidak boleh memberikan kesan kepada publik bahwa korupsi yang melibatkan miliaran ringgit dapat diabaikan begitu saja,” tuturnya pada Jumat, dikutip dari The Straits Times.

Lebih lanjut, pemberian status tahanan rumah pada Najib Razak dinilai Anwar Ibrahim merupakan preseden negatif bagi upaya penindakan korupsi di kemudian hari. Meski begitu, ia mengaku tunduk pada keputusan Raja Malaysia.

“Nilai-nilai apa yang sedang kita ajarkan kepada anak-anak kita? … Kita harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral yang tegas, yang menolak penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi,” tuturnya.

Usai pernyataan Anwar Ibrahim itu, Kejaksaan Agung Malaysia (AGC) kemudian mengumumkan niat mereka untuk meninjau ulang perintah pengampunan raja. Pihak AGC menyatakan bahwa perubahan status tahanan rumah Najib Razak perlu ditunda seiring mereka melakukan klarifikasi ke pihak Raja atas interpretasi dan implikasi perintah pengampunan.

Hal itu kemudian ditanggapi secara keras oleh Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Ia mendorong agar status tahanan rumah terhadap Najib Razak tetap dilakukan sesuai jadwal dan meminta semua pihak untuk mematuhi perintah pengampunan yang dikeluarkan Raja Malaysia.

“Menurut pandangan saya, keputusan Dewan Pengampunan harus dipatuhi sepenuhnya,” kata Hamidi pada Minggu, dikutip dari Berita Harian.

Selain itu, Hamidi juga menduga bahwa keputusan AGC untuk menunda perubahan status tahanan rumah Najib Razak tersebut dipengaruhi oleh Anwar Ibrahim. Menurutnya, keputusan macam itu tampaknya telah diambil berdasarkan nasihat PM Malaysia tersebut.

“Adalah wajar bagi Perdana Menteri untuk mengarahkan Jaksa Agung agar menghadap Baginda. Namun, pernyataan dari Istana Negara telah memberikan penjelasan yang sangat jelas mengenai wewenang Yang di-Pertuan Agong, sebagaimana tertuang dalam Konstitusi Federal,” katanya, menekankan bahwa pengampunan merupakan hak prerogatif Raja.

Seturut The Star, pihak Istana juga turut buka suara atas hal tersebut. Dalam keterangan mereka pada Sabtu (7/11), pihak Istana menekankan bahwa pemberian pengampunan bersyarat pada Najib Razak telah diputuskan dengan jelas dan tidak memerlukan penafsiran ulang.

“Perintang pengampunan bersyarat ini jelas, tegas, dan bebas dari ambiguitas apa pun, serta tidak dikaitkan dengan kasus-kasus lain yang menjeratnya,” tulis pernyataan tersebut.

Tak hanya menegaskan keabsahan keputusan Raja, pihak Istana juga turut menegaskan arti penolakan keputusan itu bagi semua pihak. Dalam keterangan mereka, Istana menyebut bahwa penyanggahan atas perintah Raja merupakan pengabaian titah pemimpin monarki.

“Mengingat seluruh syarat yang ditetapkan dalam perintah pengampunan bersyarat telah dipenuhi, maka argumen apa pun yang menyanggah perintah tersebut sama saja dengan mengabaikan titah Baginda Raja,” tulis pernyataan Istana Malaysia.

Kronologi Polemik Pengampunan Bersyarat Najib Razak

Sejak pertama kali dirilis pada 2024 lalu, pemberian pengampunan bersyarat pada Najib Razak telah memicu kontroversi di Malaysia. Keputusan Raja Malaysia itu direspons dengan kritik para tokoh politik di sana.

Pada September 2026 lalu, Menteri Perhubungan Malaysia Anthony Locke sempat mengumumkan pengunduran dirinya imbas hal ini. Locke menyebut telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai sikap atas dirilisnya keputusan untuk memberikan pengampunan bersyarat pada Najib Razak.

Sementara itu, Najib Razak merupakan eks PM Malaysia yang jadi terpidana dalam skandal korupsi 1MDB. Kasus ini telah bergulir sejak 2018 dan proses hukum atas perkara ini masih terus dilakukan hingga kini.

Semula, Najib divonis bersalah dalam kasus korupsi SRC International, anak usaha 1MDB sebagai pengelola investasi kekayaan negara. Pada 2022, ia divonis penjara 12 tahun dalam kasus ini. Namun hukumannya disunat melalui keputusan Raja Malaysia pada Januari 2024 sehingga menjadi 6 tahun penjara.

Kemudian, pada Desember 2025, pengadilan Malaysia memvonis Najib Razak bersalah dalam seluruh 25 dakwaan korupsi dan penyelewengan kekuasaan. Hal itu berakibat pada pemberian empat vonis hukuman penjara selama 15 tahun dan 21 vonis hukuman penjara selama lima tahun.

Total vonis yang diberikan pengadilan pada Desember 2025 tersebut mencapai 165 tahun masa kurungan. Namun, hukum Malaysia memperbolehkan masa tahanan dalam lebih dari satu kasus hukum dilalui bersamaan, membuat hukuman penjara eks PM itu hanya berkisar 15 tahun.

Akan tetapi, pada September 2026, Raja Malaysia Sultan Ibrahim Iskandar mengeluarkan keputusan pemberian pengampunan bersyarat pada Najib Razak. Ia diperkenankan menghabiskan masa kurungannya sebagai tahanan rumah jika membayarkan denda senilai RM50 juta.